Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan setiap calon siswa Sekolah Rakyat, termasuk penyaringan untuk tahun ajaran baru tahun ini, mesti melalui persetujuan kepala daerah sebelum ditetapkan sebagai peserta didik.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat ditemui selepas dialog dan buka bersama Forum Wartawan Kementerian Sosial (Forwasos) di Jakarta, Senin, mengatakan proses penjaringan siswa Sekolah Rakyat baru sedang berlangsung saat ini dan dilakukan secara berlapis mulai dari asesmen hingga verifikasi dan validasi akhir di tingkat pusat.
Adapun dalam proses penjangkauan calon siswa itu Kemensos melibatkan ratusan tim tenaga pendamping sosial, khususnya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersama petugas dari Dinas Sosial (DInsos) di setiap daerah.
"Mereka tentu telah mendapatkan pelatihan sebelumnya agar bekerja konsisten dan profesional. Intinya tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada kongkalikong, tidak boleh ada bayar-membayar. Karena yang bisa sekolah di sini adalah keluarga yang berada di Desil 1 - 2 setelah melalui proses asesmen,” ujar Mensos.
Tidak hanya itu ia menambahkan nama calon siswa yang telah melalui asesmen juga diajukan kepada kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Kemensos yang akan menetapkan siswa Sekolah Rakyat.
"Kami perlu memastikan bahwa proses seleksi berjalan transparan dan tepat sasaran, itu tujuannya," kata Mensos, seraya mengungkapkan bahwa setelah itu Kemensos akan melalukan verifikasi dan validasi lanjutan sebelum penetapan akhir.
"Jika seluruh persyaratan terpenuhi, calon peserta didik akan resmi ditetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat," cetusnya.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-2) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena memadukan berbagai program unggulan pemerintah, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Berdasarkan data Kemensos ada sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang sudah dibangun pada tahun 2025 dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Kemudian pada 2026 Kemensos menargetkan dapat menjaring sekitar 30.000 siswa baru. Dengan tambahan tersebut maka peserta didik diproyeksikan mencapai 46.000 siswa.
Kemensos memastikan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi dengan fasilitas teknologi pembelajaran modern, termasuk papan interaktif digital (IFP), laptop dengan akses jaringan internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama.
Adapun untuk tahap awal, 166 Sekolah Rakyat Rintisan yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut masih memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan fasilitas milik pemerintah daerah.
Tahun ini pemerintah membangun 104 gedung Sekolah Rakyat permanen yang lahannya disiapkan pemerintah daerah. Setiap gedung dirancang menampung hingga 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemensos: Calon siswa Sekolah Rakyat harus persetujuan kepala daerah
