#ATURAN PERLINDUNGAN ANAK DI RUANG DIGITAL

Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran Prof. Dr. Ahmad M. Ramlimengatakan kesuksesan aturan pembatasan media sosial untuk anak di Indonesia melalui PP Tunas dapat menjadi acuan bagi ...

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memantau implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam ...

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN,Wihaji mengajak orang tua untuk hadir di kehidupan digital anak dalam rangka mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 17 ...

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta para orang tua untuk meningkatkan literasi digital serta pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial seiring dengan mulai pembelakuan peraturan ...

Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah mendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang membatasi ...

Pengenalan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) dinilai harus melibatkan peran sekolah agar ...

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi langkah pemerintah memperkuat perlindungan anak di dunia digital dengan menunda akses akun digital bagi anak di bawah usia 16. Hal tersebut ...

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengajak semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak Indonesia. Ajakan ini ...

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah memastikan platform digital dan media sosial mematuhi aturan perlindungan anak, termasuk kebijakan penundaan pemberian akun bagi anak di ...

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik kebijakan pemerintah mengenai pembatasan akses anak di ruang digital dengan tetap mengedepankan hak-hak mereka untuk tetap terlindungi di dunia maya. ...