#KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya aliran uang terkait 35 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian menjadi Kementerian Imigrasi dan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2024-2026 Silmy Karim (SK) menerima jatah rutin uang hasil dugaan pemerasan sekitar Rp100 juta per ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menerima uang hasil pemerasan sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim masuk radar operasi tangkap tangan karena sempat menjabat Direktur Jenderal Imigrasi ...

Dua puluh tujuh tahun adalah rentang waktu yang cukup panjang untuk menguji relevansi sebuah undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) lahir dari semangat ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diarahkan untuk memperkuat mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional dalam perlindungan ...

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan revisi Undang-Undang HAMmemperluas definisi diskriminasi guna memperkuat perlindungan masyarakat dalam akses pekerjaan, layanan publik, dan ...

Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM akan memperkuat tanggung jawab korporasi, termasuk perusahaan teknologi global, dalam penerapan prinsip ...

Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak untuk dilupakan (right to be forgotten) menjadi instrumen penting dalam revisi Undang-Undang HAM guna melindungi warga dari dampak jejak digital ...

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memperkuat kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), termasuk penambahan fungsi ...