#KOMISI III DPR RI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan terus mengawal sampai tuntas kasus fraud yang dilakukan oleh perusahaan Peer to Peer (P2P) Financing berbasis syariah PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI). ...

Badan Keahlian DPR RI menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, kini tengah dirancang untuk agar upaya perampasan aset bisa dilakukan tanpa harus ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ada tujuh isu yang sering muncul dan dibahas di tengah masyarakat sejak KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Lebih lanjut Supratman ...

Tahun 2026 menandai langkah penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah bertahun-tahun bergantung pada hukum pidana peninggalan kolonial, Indonesia akhirnya memasuki era baru, dengan berlakunya ...

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan bahwa tidak boleh lagi ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) setelah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kini berlaku mulai ...

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mendorong aksi nyata yang kolektif, kepemimpinan kuat, dan komitmen para pemangku kepentingan, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi krisis pembelajaran ...

Pemerintah menargetkan tiga aturan turunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru rampung pada akhir tahun ini. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan ...

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan bahwa pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR adalah amanat dari reformasi yang sudah tertuang dalam Ketetapan MPR. Dalam Pasal 7 ayat (3) ...

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri untuk segera membuat posko perlindungan perempuan dan anak di lokasi terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera ...

Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan agar Polri mengevaluasi Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Kepolisian (Perpol) menyusul disepakatinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ...