Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak penguatan sistem perlindungan bagi seluruh warga negara, terutama kelompok rentan, melalui implementasi yang konsisten terhadap regulasi pencegahan dan ...
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan sistem perlindungan perempuan secara menyeluruh melalui konsistensi pencegahan tindak kekerasan, peningkatan kapasitas aparat, serta ...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pemerintah memprioritaskan perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel, dan percepatan penanganan pengungsi internal sebagai ...
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong reformasi sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan dan penanganan kasus dugaan pembakaran santri di Lombok agar tidak berhenti pada ...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan upaya pencegahan penyiksaan secara nasional melalui sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga hak asasi manusia guna ...
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti fenomena delayed justice (penundaan akses keadilan) sebagai aspek yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mencegah ...
Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan memperkuat kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, termasuk tindak lanjut ...
Ombudsman RI menegaskan Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) menjadi upaya memastikan kehadiran negara dalam melindungi, melayani, dan memenuhi hak masyarakat. Wakil Ketua Ombudsman RI ...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong negara memperkuat pemenuhan hak ekonomi masyarakat guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terus berkembang, termasuk ...
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memperkuat kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), termasuk penambahan fungsi ...