Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan upaya pencegahan penyiksaan secara nasional melalui sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga hak asasi manusia guna ...
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti fenomena delayed justice (penundaan akses keadilan) sebagai aspek yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mencegah ...
Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan memperkuat kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, termasuk tindak lanjut ...
Ombudsman RI menegaskan Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) menjadi upaya memastikan kehadiran negara dalam melindungi, melayani, dan memenuhi hak masyarakat. Wakil Ketua Ombudsman RI ...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong negara memperkuat pemenuhan hak ekonomi masyarakat guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terus berkembang, termasuk ...
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memperkuat kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), termasuk penambahan fungsi ...
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)Mugiyanto mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diperlukan untuk menyesuaikan perlindungan HAM dengan perkembangan tantangan ...
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anis Hidayah menyatakanbudaya patriarki, ketidakadilan gender, dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi akar utama berulangnya kasus tindak ...
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anis Hidayah mendorong penguatan layanan perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), mulai dari penyediaan rumah aman, ...
Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan regulasi dan tata tertib baru terkait pengelolaan pondok pesantren sebagai respons atas kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan ...