Komite Percepatan Reformasi Polri membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik tajam terhadap Kepolisian RI, mulai dari aspirasi kaum minoritas hingga kasus kekerasan, sebagai bahan penting dalam ...
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa kehadiran Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia (LBH PPI) muncul pada momentum yang tepat, seiring pengesahan Kitab Undang-undang ...
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru setelah disetujui oleh DPR RI akan berlaku mulai 2 Januari 2025, bersamaan dengan ...
Rapat Paripurna ke-18 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang ...
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong adanya pengaturan terkait pernyataan korban tentang dampak kejahatan atau victim impact statement dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum ...
Badan Narkotika Nasional (BNN) menekankan pembahasan Rancangan Undang-Undan Narkotika dan Psikotropika harus segera diselesaikan sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada ...
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dan RUU Kitab ...
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan dibahas secara terbuka dan transparan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada ketidaksinkronan antara Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dengan UU ...
Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Tengah yang tergabung dalam BEM Nusantara berkumpul di Aula Utama Universitas Boyolali membahas potensi bahaya dalam Rancangan Undang-Undang Kitab ...