#LAYANAN ADMINISTRATIF

Kumpulan berita layanan administratif, ditemukan 174 berita.

Polemik kuota haji 2024 era Gus Yaqut, Benarkah langgar konsitusi?

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 menyisakan polemik besar yang kini bergulir di ranah hukum. Dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) era Menteri Yaqut ...

Saat musik dihargai di ruang publik

Lagu "Surat Cinta untuk Starla" mengalun dengan volume sedang di salah satu kafe sederhana di Kota Yogyakarta. Lagu ciptaan Virgoun Putra Tambunan itu seolah menyatu dengan suara ...

Adaptasi pilar informasi bangsa menuju relevansi digital

Tiga pilar informasi bangsa—TVRI, RRI, dan Perum LKBN ANTARA—kini dihadapkan pada tantangan krusial, digempur badai disrupsi digital yang menuntut perubahan besar. Sebagai media ...

Kemenkum DIY minta restoran dan kafe tak putar musik tanpa lisensi

Kementerian Hukum (Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta para pemilik restoran dan kafe di provinsi ini tidak lagi memutar musik dari sumber tak resmi atau tanpa lisensi. "Kami ...

Sinergi Genza Jabar 2025: Saatnya Genza melangkah kompak dan taktis

Genza Education Area Jawa Barat kembali menunjukkan kelasnya. Bukan sekadar kumpul rutin, Rapat Kerja (Raker) 2025 jadi panggung strategis bagi seluruh center di wilayah Jabar untuk menyatukan ...

Menaker tekankan pentingnya transformasi pengawasan ketenagakerjaan berintegritas

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya membangun warisan positif melalui transformasi pengawasan ketenagakerjaan yang berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap ...

Wamen Ossy Apresiasi kolaborasi seluruh pihak yang sudah membuat 95 persen target PTSL Sulawesi Tengah tercapai

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menyebut provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan program ...

KemenPPPA minta DAK PPA tak dihapus hingga 2029

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendesak agar Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tetap dialokasikan dalam Anggaran ...

Masyarakat diminta aktif tuntut hak hapus jaminan fidusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengingatkan masyarakat aktif menuntut haknya dalam penghapusan jaminan fidusia setelah pelunasan kredit, sebagai bentuk ...

Akademisi tolak kebijakan kesehatan yang abaikan keselamatan pasien

Kalangan akademisi dari Universitas Gadjah Mada menyuarakan keprihatinan serius terhadap arah kebijakan kesehatan nasional yang dinilai mengancam keselamatan pasien dan melemahkan mutu pendidikan ...