#PAKAR MK PERLU SEGERA

Kumpulan berita pakar mk perlu segera, ditemukan 39 berita.

Pakar: perpu belum mendesak selamatkan MK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang belum mendesak dikeluarkan sebagai upaya penyelamatan Mahkamah Konstitusi, kata pakar hukum tata negara dariUniversitas ...

Pakar: putusan MK bermasalah perlu dieksaminasi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bermasalah atau terindikasi suap perlu dilakukan pengkajian melalui eksaminasi publik, kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam ...

Pakar: MK perlu diawasi

Mahkamah Konstitusi perlu diawasi agar menjadi peradilan yang berwibawa dan bermartabat, kata pakar hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Sri Hastuti Puspitasari. ...

Pakar: putusan MK final-mengikat perlu direkonstruksi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat perlu direkonstruksi untuk mengembalikan citra lembaga hukum tersebut, kata pakar hukum Universitas Islam ...

Mengubah rekrutmen untuk hasilkan hakim konstitusi antisuap

Peristiwa tertangkapnya Ketua Mahkamah Konsitusi Akil Mochtar karena diduga menerima suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah memunculkan desakan untuk mengubah sistem ...

Pakar: MK perlu pengawasan internal-eksternal

Mahkamah Konstitusi perlu segera mendapatkan pengawasan internal dan eksternal untuk mengantisipasi terjadinya praktik koruptif serta penyalahgunaan wewenang lainnya, kata ...

Pakar: pemilihan hakim MK perlu dikaji ulang

Proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi perlu dikaji ulang, sehingga ke depan dapat dilakukan lebih teliti, dan bukan berdasarkan kepentingan kelompok, kata pakar hukum ...

Tragedi Mahkamah Konstitusi mengguncang emosi

Emosi terguncang. Rasanya langit konstitusi akan runtuh. Itu mungkin gambaran suasana di Mahkamah Konstitusi saat ini. Campur aduk keterkejutan dan keprihatinan kini ...

Kesadaran dalam pelembagaan Pancasila masih rendah

Kesadaran, tanggung jawab, dan peran aktif seluruh komponen bangsa dalam pelembagaan nilai-nilai Pancasila masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan, kata pakar hukum dari ...