#PAKAR MK PERLU SEGERA

Kumpulan berita pakar mk perlu segera, ditemukan 39 berita.

Pakar: rencana Perppu Pilkada perlu ditinjau ulang

Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang guna menjamin tetap diadakannya pilkada langsung, perlu ditinjau ulang, karena ...

Pakar: ketentuan DPKTb perlu diatur UU

Ketentuan daftar pemilih khusus tambahan perlu diatur dalam Undang-Undang untuk pelaksanaan pemilihan umum mendatang, kata pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia ...

Pakar: hubungan DPD-DPR perlu segera diperbaiki

DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjelang pemerintahan baru harus segera memperbaiki hubungan serta dapat bersinergi dalam setiap proses legislasi, kata pakar hukum ...

Pakar: penanganan pelanggaran pemilu harus integratif

Penanganan berbagai pelanggaran pemilu harus integratif sehingga akan mengurangi jumlah perkara sengketa hasil pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, kata pakar hukum ...

Effendi Ghazali protes MK yang tidak konsisten

Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali memberikan surat ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili ...

Kadin: industri migas berada di era "kegelapan"

Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Firlie Ganinduto menyatakan industri hulu minyak dan gas bumi Indonesia berada dalam era ...

Yusril optimistis pengajuan uji materiil dikabulkan MK

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, optimistis uji materiil yang diajukannya tentang Pemilu serentak akan ...

KPU DIY antisipasi potensi gugatan pemilu

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melakukan persiapan untuk mengantisipasi potensi gugatan dalam tahapan Pemilihan Umum 2014.Ketua Divisi Teknis ...

Pakar: seluruh lembaga negara harus mendapat pengawasan

Seluruh lembaga negara semestinya perlu mendapatkan pengawasan untuk menghindari risiko penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh oknum pejabatnya, kata Pakar Hukum Tata ...

Pakar: MK perlu segera bentuk panel ahli

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia Sri Hastuti Puspitasari mengatakan Mahkamah Konstitusi Perlu segera membentuk panel ahli untuk menindaklanjuti ...