Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang guna menjamin tetap diadakannya pilkada langsung, perlu ditinjau ulang, karena ...
Ketentuan daftar pemilih khusus tambahan perlu diatur dalam Undang-Undang untuk pelaksanaan pemilihan umum mendatang, kata pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia ...
DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjelang pemerintahan baru harus segera memperbaiki hubungan serta dapat bersinergi dalam setiap proses legislasi, kata pakar hukum ...
Penanganan berbagai pelanggaran pemilu harus integratif sehingga akan mengurangi jumlah perkara sengketa hasil pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, kata pakar hukum ...
Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali memberikan surat ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili ...
Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Firlie Ganinduto menyatakan industri hulu minyak dan gas bumi Indonesia berada dalam era ...
Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, optimistis uji materiil yang diajukannya tentang Pemilu serentak akan ...
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melakukan persiapan untuk mengantisipasi potensi gugatan dalam tahapan Pemilihan Umum 2014.Ketua Divisi Teknis ...
Seluruh lembaga negara semestinya perlu mendapatkan pengawasan untuk menghindari risiko penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh oknum pejabatnya, kata Pakar Hukum Tata ...
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia Sri Hastuti Puspitasari mengatakan Mahkamah Konstitusi Perlu segera membentuk panel ahli untuk menindaklanjuti ...