#PAKAR MK PERLU SEGERA

Pakar kebijakan publik dan Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai kehadiran KUHP dan KUHAP baru sebagai lompatan historis yang tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga ...

Mahkamah Konstitusi pada Kamis, memutuskan komposisi anggota maupun pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI harus mengakomodasi keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan ...

Sebanyak 18 akademisi hukum pidana dari berbagai universitas di Indonesia menyerahkan dokumen amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 136/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 163/PUU-XXIII/2025 ...

Pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) perlu memperjelas tafsir Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor untuk mencegah ...

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr.Yance Arizona memuji kekuatan dalil yang disampaikan empat orang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sehingga membuat ...

Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membuat aturan secara eksplisit terkait kampanye kotak kosong demi menjaga asas keadilan pada ...

Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM)Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengamanatkan sejumlah pekerjaan rumah ...

Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengatakan bahwa putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 ...

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, ...

Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Nyarwi Ahmad menyebut sikap dan keinginan Presiden Joko Widodo untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung demokratis, jujur, dan adil ...