#POLITIK TRANSAKSIONAL

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan pendidikan pemilih terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang kaderisasi partai politik (parpol) perlu diperbaiki setelah 22 tahun terakhir atau selama 2004-2025 tercatat 371 politisi terjerat kasus tindak pidana ...

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memandang perlu aturan pembatasan pemakaian uang tunai atau kartal selama tahapan pemilihan umum atau pemilu. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai korupsi dapat terjadi ketika seseorang masuk partai politik (parpol) untuk menjadi kadernyaatau tidak hanya saat orang tersebut menjabat sebagai ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang lemahnya kaderisasi partai politik menjadi salah satu pemicu terjadinya praktik mahar politik. "Lemahnya integrasi antara proses rekrutmen dan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan untuk penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalkan potensi korupsi. Usulan tersebut merupakan hasil kajian KPK yang ...

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai usulan ambang batas parlemen sebesar 7 persen dapat mencegah terjadinya politik transaksional. "Dengan demikian, bisa jadi ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada dipilih DPRD harus disertai regulasi yang jelas. "Mekanisme pemilihan apa pun harus ...

Ketua Umum PP KBPIINasrullah Larada meraih gelar doktor Politik Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat, setelah meneliti praktik politik uang yang menyasar buruh pabrik rokok ...

Pakar politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Alfath Bagus Panuntun menyebut rencana peningkatan dana bantuan bagi partai politik (parpol) harus disertai mekanisme audit sosial agar ...