KPU Kulon Progo mengusulkan pendidikan pemilih masuk PPKn

Minggu, 17 Mei 2026 19:42 WIB

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kulon Progo Aris Zurkhasanah. (ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan pendidikan pemilih terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah dan madrasah.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kulon Progo, Aris Zurkhasanah, di Kulon Progo, Minggu, mengatakan integrasi pendidikan pemilih dilakukan melalui pendekatan Kurikulum Merdeka tanpa menambah mata pelajaran baru.

“Konsep integrasi dilakukan dengan mengaitkan materi demokrasi, partisipasi politik, hak dan kewajiban warga negara, serta literasi kepemiluan ke dalam capaian pembelajaran,” kata Aris.

Ia mengatakan program tersebut direncanakan masuk dalam skema kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPU Kulon Progo, Balai Pendidikan Menengah Kulon Progo, Kementerian Agama Kulon Progo, dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kulon Progo.

Saat ini, KPU Kulon Progo bersama para pemangku kepentingan menyiapkan draf perjanjian kerja sama (PKS) sebagai landasan formal pelaksanaan program pendidikan pemilih yang terintegrasi dengan mata pelajaran PPKn.

“Skema ini memperluas implementasi pendidikan pemilih di lingkungan sekolah dan madrasah secara berkelanjutan,” katanya.

Aris mengatakan KPU Kulon Progo juga akan membentuk tim kecil penyusun kurikulum yang terdiri atas unsur KPU, guru PPKn, pengawas sekolah, akademisi, dan perwakilan instansi mitra.

Tim tersebut bertugas memetakan materi kepemiluan yang selaras dengan capaian pembelajaran PPKn, menyusun struktur kurikulum, serta mengembangkan draf modul ajar dan perangkat pembelajaran pendukung.

"Melalui langkah ini, diharapkan pendidikan pemilih dapat diimplementasikan secara sistematis di sekolah dan madrasah sebagai bagian dari upaya membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam kehidupan demokrasi," katanya.

Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana, mengatakan pendidikan pemilih perlu ditanamkan sejak dini guna mengurangi praktik politik transaksional dan meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan pelajar.

“Selain memperkuat pemahaman demokrasi, integrasi kurikulum pendidikan pemilih diharapkan mampu membangun budaya politik yang sehat sejak di lingkungan sekolah,” kata Budi.