Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa negara harus meningkatkan perlindungan pekerja dan hadir secara nyata bagi pekerja dalam berbagai sektor dan jenis profesi, dalam momen peringatan Hari ...
Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban oleh DPR RI pada 21 April 2026 memperkuat sistem peradilan pidana melalui penguatan kelembagaan, perluasan subjek pelindungan, serta skema ...
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan bahwa pengesahan Rancangannya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) merupakan wujud keberpihakan negara kepada saksi ...
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) memperluas cakupan perlindungan hukum bagi saksi dan korban ke seluruh jenis tindak pidana sebagai pembaharuan terhadap UU Nomor 31 ...
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong pembentukan dana abadi korban sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan hak restitusi dalam berbagai tindak pidana melalui RUU Perlindungan ...
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) ditetapkan akan memiliki masa transisi selama dua tahun sejak tanggal ...
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong penguatan sistem perlindungan saksi dan korban melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) yang memasuki ...
Komisi XIII DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) memuat perluasan objek ...