#SENGKETA TANAH

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan mendorong optimalisasi musyawarah dan mediasi dalam penyelesaian sengketa serta ...

Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong skema konsolidasi lahan melalui rapat koordinasi lintas sektor guna mempercepat kepastian hukum dan ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) mendorong pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan penyelesaian sengketa dan konflik ...

Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat tidak ...

Pemerintah kembali menghadirkan terobosan dalam sektor perumahan melalui kebijakan pemberian sertifikasi tanah secara gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan yang ...

Dokumen tanah wakaf hilang atau tidak lengkap bukan berarti tanah tersebut tidak bisa disertipikatkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ...

Kabupaten Buton memiliki sejarah panjang sebagai wilayah dengan masyarakat hukum adat yang masih lestari. Untuk menjaga kelestarian masyarakat hukum adat agar tak tergerus waktu, Kementerian Agraria ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dapat menghemat anggaran negara karena berbagai persoalan hukum masyarakat dapat diselesaikan di luar pengadilan. ...

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Istimewa YogyakartaSepyo Achantomengingatkan masyarakat pentingnya memastikan aspek legalitas serta menjaga fisik tanah guna ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa isu terkait dua desa di Nunukan, Kalimantan Utara, yang masuk menjadi wilayah Malaysia, merupakan hal yang tidak benar. Pada saat ...