#SENGKETA TANAH

Dokumen tanah wakaf hilang atau tidak lengkap bukan berarti tanah tersebut tidak bisa disertipikatkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ...

Kabupaten Buton memiliki sejarah panjang sebagai wilayah dengan masyarakat hukum adat yang masih lestari. Untuk menjaga kelestarian masyarakat hukum adat agar tak tergerus waktu, Kementerian Agraria ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dapat menghemat anggaran negara karena berbagai persoalan hukum masyarakat dapat diselesaikan di luar pengadilan. ...

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Istimewa YogyakartaSepyo Achantomengingatkan masyarakat pentingnya memastikan aspek legalitas serta menjaga fisik tanah guna ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa isu terkait dua desa di Nunukan, Kalimantan Utara, yang masuk menjadi wilayah Malaysia, merupakan hal yang tidak benar. Pada saat ...

Masyarakat yang berencana membeli tanah kini dapat memperoleh informasi mengenai bidang tanah yang akan ditransaksikan secara lebih mudah dan aman melalui fitur berbagi akses sertipikat pada aplikasi ...

Menentukan program studi (prodi) menjadi salah satu keputusan penting bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, tidak sedikit yang masih merasa bingung karena belum ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 243 sertipikat tanah wakaf dari berbagai wilayah di Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, ...

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta guna memperdalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) ...

Pengamanan aset pertanahan yang menjadi objek sengketa maupun perkara hukum adalah hal krusial dalam langkah pemulihan hak korban dan pengembalian kerugian negara. Untuk memperkuat upaya tersebut, ...