#UU PEMERINTAH DAERAH

Kumpulan berita uu pemerintah daerah, ditemukan 1107 berita.

Kementerian ESDM minta Pemda jamin kepastian hukum pertambangan

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral meminta pemerintah daerah menjamin kepastian hukum investasi bidang pertambangan dengan ...

Bupati Gunung Kidul belum bisa merotasi pejabat

Bupati Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Badingah, belum bisa merotasi pejabat di lingkungan pemerintah setempat selama enam bulan ke depan karena baru ...

DIY segera bentuk tim eskavasi bunker keraton

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera membentuk tim eskavasi bunker Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai tahap awal upaya penggalian bangunan yang diduga ...

ICW: Jangan pilih pendukung revisi UU KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajak masyarakat tidak memilih partai yang mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...

BKSDA DIY amankan enam satwa dilindungi

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta sejak awal 2016 telah berhasil mengamankan enam satwa langka dilindungi yang seluruhnya dipelihara oleh ...

DPRD minta Pemda susun road map Keistimewaan

Panitia Khusus Pengawasan Dana Keistimewaan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah daerah setempat segera menyusun road map Keistimewaan sebelum Gubernur DIY ...

E-KTP lama dijamin diterima di semua instansi

Pemerintah menjamin kartu tanda penduduk elektronik lama yang tertera masa berlaku hingga 2016 dan 2017 diterima di semua instansi sehingga pemegang e-KTP lama tidak perlu ...

Sentolo bentuk tim pendamping desa susun RAPBdes

Pemerintah Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membentuk tim pendamping desa untuk mempercepat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan ...

Bantul periksa pemilik warung makan langgar UU

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memanggil dan memeriksa pemilik warung soto sapi "Marzuki" karena melanggar Undang-Undang ...

Akademisi: pemerintah perlu perluas lahan pertanian

Pemerintah perlu memprioritaskan perluasan lahan pertanian untuk mencapai target swasembada pangan, kata Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Jamhari. ...