#UU TPKS

Yayasan Plan International Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah memilih dua perwakilan forum anak menjadi Menteri PPPA sehari untuk merayakan Hari ...

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo menilai Puan Maharani merupakan tokoh politik nasional yang memiliki track record ...

Komisi VIII DPR mendukung penambahan anggaran untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Rp100 miliar sehingga penanganan isu perempuan dan anak dapat lebih maksimal. ...

Kementerian PPPA menggandeng Universitas Gajah Mada (UGM) untuk menyiapkan aturan pelaksana Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. "UGM menjadi bagian dari lahirnya Undang-Undang ...

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rifka Annisa"menyebutkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tinggi kendati ...

DisahkannyaUndang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi momentum Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam mengembangkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi ...

Sepanjang tahun 2021, DPR RI melakukan berbagai tugas dan fungsinya masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun hal itu tidak mengurangi kinerja lembaga tersebut menjalankan fungsi legislasi, ...

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengharapkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. ...

Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Y menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) perlu segera disahkan menjadi Undang-Undang agar bisa menghentikan maraknya kasus ...

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ...