#UU TPKS

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah menyesuaikan alokasi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2027 agar sejalan dengan perluasan mandat yang ...

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM) menggelar uji publik perdana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bersama masyarakat sipil di Yogyakarta. ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga dan memperkuat stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban di daerah, salah satunya dengan ...

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anis Hidayah menyatakanbudaya patriarki, ketidakadilan gender, dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi akar utama berulangnya kasus tindak ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong kampus, pesantren, dan organisasi masyarakat membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) sebagai upaya memperkuat ...

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang kasus kekerasan seksual di pondok pesantren penuh dengan relasi kuasa, atau hubungan yang tidak setara antara dua pihak. “Relasi kuasanya cukup ...

Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mendorong penanganan yang tegas terhadap kasus dugaan kekerasan seksual/pencabulan terhadap santriwati di Pondok Pesantren ...

Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)Veronica Tan mendukung penguatan kapasitas keterampilan hukum bagi para aparat penegak hukum, Aparatur Sipil Negara ...

Fraksi Partai Golkar DPR RI mendesak percepatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di ruang publik, khususnya setiap institusi pendidikan dan tempat kerja. ...

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkuat upaya pelindungan terhadap korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) melalui langkah ...