Kulon Progo, (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, melakukan studi banding program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mampu menurunkan angka kemiskinan di atas tujuh persen pada 2014-2015.
"Pemkab Kulon Progo melaksanakan lima pilar pengentasan kemiskinan dan berbagai langkah untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Semua dirangkum dalam album kemiskinan," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Kamis.
Ia mengatakan pilar pengentasan kemiskinan yakni membangun ekonomi kerakyatan, pemanfaatan hasil bumi dan sumber daya mineral (SDA), BUMD harus sehat dan maju ikut menguasai usaha di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan sebanyak mungkin memelihara fakir miskin, jompo, janda tua dan anak telantar.
"Kami juga melakukan berbagai terobosan yakni melakukan gotong royong, pemberdayaan ekonomi kreatif dan menggelorakan `Bela dan Beli Kulon Progo`," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan pihaknya melakukan pendataan di lapangan. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan parameter kemiskinan dan penggunaan metode penelitian.
"Pendataan yang dilakukan oleh Pemkab Kulon Progo dengan menambah kriteria dan indikator lokal, serta penggunaan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis), serta bagaimana memanfaatkannya," kata Langgeng.
Adapun pejabat yang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kulon Progo adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih periode 2016-2021 Edy Damansyah, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Salehuddin.
Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih Edy Damansyah mengatakan tertarik dengan berbagai cara yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di Kulon Progo serta keterlibatan aktif semua SKPD dalam mendukung lima pilar pengentasan kemiskinan.
"Kebijakan Pemkab Kulon Progo akan menjadi refensi dan akan diadopsi. Sehingga spirit kita bersama mengentaskan kemiskinan bisa berjalan baik," kata Edy Damansyah.
Edy Damansyah mengatakan percepatan penurunan kemiskinan di Kutai Kartanegara masih harus ditingkatkan karena data lemah. Selain itu, indiator dari Bappenas juga belum tentu kompatibel dengan yang ada di lapangan.
"Misal rumah harus permanen, rumah harus berlantai semen, sementara di tempat kami lantai papan. Meski rakit, MCK apung tapi punya tabungan," kata Edy. ***4***
(KR-STR)
"Pemkab Kulon Progo melaksanakan lima pilar pengentasan kemiskinan dan berbagai langkah untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Semua dirangkum dalam album kemiskinan," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Kamis.
Ia mengatakan pilar pengentasan kemiskinan yakni membangun ekonomi kerakyatan, pemanfaatan hasil bumi dan sumber daya mineral (SDA), BUMD harus sehat dan maju ikut menguasai usaha di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan sebanyak mungkin memelihara fakir miskin, jompo, janda tua dan anak telantar.
"Kami juga melakukan berbagai terobosan yakni melakukan gotong royong, pemberdayaan ekonomi kreatif dan menggelorakan `Bela dan Beli Kulon Progo`," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan pihaknya melakukan pendataan di lapangan. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan parameter kemiskinan dan penggunaan metode penelitian.
"Pendataan yang dilakukan oleh Pemkab Kulon Progo dengan menambah kriteria dan indikator lokal, serta penggunaan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis), serta bagaimana memanfaatkannya," kata Langgeng.
Adapun pejabat yang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kulon Progo adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih periode 2016-2021 Edy Damansyah, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Salehuddin.
Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih Edy Damansyah mengatakan tertarik dengan berbagai cara yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di Kulon Progo serta keterlibatan aktif semua SKPD dalam mendukung lima pilar pengentasan kemiskinan.
"Kebijakan Pemkab Kulon Progo akan menjadi refensi dan akan diadopsi. Sehingga spirit kita bersama mengentaskan kemiskinan bisa berjalan baik," kata Edy Damansyah.
Edy Damansyah mengatakan percepatan penurunan kemiskinan di Kutai Kartanegara masih harus ditingkatkan karena data lemah. Selain itu, indiator dari Bappenas juga belum tentu kompatibel dengan yang ada di lapangan.
"Misal rumah harus permanen, rumah harus berlantai semen, sementara di tempat kami lantai papan. Meski rakit, MCK apung tapi punya tabungan," kata Edy. ***4***
(KR-STR)