Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Upacara peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara sebagai upaya mengingatkan masyarakat Bantul dan rakyat Indonesia pada umumnya tentang pentingnya penegakan kedaulatan negara.
"Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah momentum penting mengingatkan kita bahwa kedaulatan bukan hanya sekedar batas teritorial, tetapi juga kemerdekaan untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada Upacara Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Bantul, Sabtu.
Menurut dia, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan manifestasi kehendak kolektif rakyat Indonesia untuk menolak penjajahan.
"Dan menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun pemimpin negara ditawan, Republik Indonesia tetap eksis dan berdaulat sepenuhnya," katanya.
Pihaknya juga menekankan bahwa kedaulatan saat ini harus dilihat dalam konteks global yang kompleks. Sebuah bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mengendalikan arah kebijakannya sendiri dan menjaga kesejahteraan rakyatnya.
"Dalam aspek politik, pentingnya keberanian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat serta memastikan bahwa kepentingan nasional tidak mudah dipengaruhi oleh intervensi asing," katanya.
Lebih lanjut dia juga mengatakan, demokrasi harus membuka ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam bidang ekonomi, kemandirian ekonomi adalah tujuan utama untuk mencapai kedaulatan.
"Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, dengan industri dalam negeri yang kuat dan ketahanan terhadap ketergantungan eksternal," katanya.
Bupati juga menekankan bahwa supremasi hukum merupakan pilar penting dalam membangun bangsa yang bermartabat. Hukum harus ditegakkan dengan adil dan tegas, serta menjadi infrastruktur etis yang menjamin hak dan kebebasan rakyat.
"Menjaga kedaulatan adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa, bukan hanya tugas pemerintah atau tentara, tetapi juga ilmuwan, ekonom, budayawan, dan seluruh komponen masyarakat," katanya.
