Bantul (Antara) - Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyerahkan pengelolaan Kawasan Industri Piyungan di Desa Srimulyo dan Sitimulyo pada swasta untuk memudahkan koordinasi dengan investor.
"Untuk penyerahan pengelolaan kawasan industri Piyungan secara administrasi sudah dan sudah ada SK (Surat Keputusan) Bupati, sehingga ini masih dalam masa peralihan," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagagan, dan Koperasi Bantul, Sulistyanto di Bantul, Selasa.
Kawasan Industri Piyungan yang dikembangkan Pemkab Bantul rencananya menempati lahan kas desa seluas 300 hektare di Desa Srimulyo dan Sitimulyo, meski begitu penyiapan keseluruhan lahan kawasan industri diupayakan secara bertahap.
Menurut dia, dengan pengelolaan yang diserahkan ke pihak swasta itu, nantinya segala urusan yang berkaitan dengan infrastruktur kawasan, penyediaan sarana air hingga listrik termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) menjadi kewenangan pengelola.
"Kalau jaringan listrik PLN, air PDAM kan awalnya kita dari Disperindagkop yang membantu, termasuk akses masuk kawasan industri menjadi kewajiban pemerintah. Namun setelah diserahkan menjadi urusan pengelola," katanya.
Sementara itu, menurut dia, pengembangan kawasan industri Piyungan itu saat ini sudah memasuki tahap pembersihan lahan seluas 105 hektare, disamping itu sudah ada delapan perusahaan yang beroperasional di kawasan industri tersebut.
"Yang sudah beroperasi di sana (kawasan Piyungan) sejak 2006 sampai sekarang ada delapan perusahaan dari Korea, Jepang juga ada. Sementara yang baru disiapkan tahun ini seluas 105 hektare dalam proses `land clearing` (pembersihan lahan)," katanya.
Menurut dia, tahap pembersihan lahan 105 hektare itu dimulai sejak Juli dan diharapkan bisa selesai pada tahun ini, sehingga dengan adanya pihak swasta yang mengelola kawasan itu bisa memaksimalkan keberdaan kawasan industri itu.
"Setelah proses `land clearing` untuk izin pematangan lahan selesai sudah bisa digunakan. Targetnya pada Januari 2017 bisa terbangun perusahaan yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja," katanya.
(KR-HRI)
"Untuk penyerahan pengelolaan kawasan industri Piyungan secara administrasi sudah dan sudah ada SK (Surat Keputusan) Bupati, sehingga ini masih dalam masa peralihan," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagagan, dan Koperasi Bantul, Sulistyanto di Bantul, Selasa.
Kawasan Industri Piyungan yang dikembangkan Pemkab Bantul rencananya menempati lahan kas desa seluas 300 hektare di Desa Srimulyo dan Sitimulyo, meski begitu penyiapan keseluruhan lahan kawasan industri diupayakan secara bertahap.
Menurut dia, dengan pengelolaan yang diserahkan ke pihak swasta itu, nantinya segala urusan yang berkaitan dengan infrastruktur kawasan, penyediaan sarana air hingga listrik termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) menjadi kewenangan pengelola.
"Kalau jaringan listrik PLN, air PDAM kan awalnya kita dari Disperindagkop yang membantu, termasuk akses masuk kawasan industri menjadi kewajiban pemerintah. Namun setelah diserahkan menjadi urusan pengelola," katanya.
Sementara itu, menurut dia, pengembangan kawasan industri Piyungan itu saat ini sudah memasuki tahap pembersihan lahan seluas 105 hektare, disamping itu sudah ada delapan perusahaan yang beroperasional di kawasan industri tersebut.
"Yang sudah beroperasi di sana (kawasan Piyungan) sejak 2006 sampai sekarang ada delapan perusahaan dari Korea, Jepang juga ada. Sementara yang baru disiapkan tahun ini seluas 105 hektare dalam proses `land clearing` (pembersihan lahan)," katanya.
Menurut dia, tahap pembersihan lahan 105 hektare itu dimulai sejak Juli dan diharapkan bisa selesai pada tahun ini, sehingga dengan adanya pihak swasta yang mengelola kawasan itu bisa memaksimalkan keberdaan kawasan industri itu.
"Setelah proses `land clearing` untuk izin pematangan lahan selesai sudah bisa digunakan. Targetnya pada Januari 2017 bisa terbangun perusahaan yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja," katanya.
(KR-HRI)