Kulon Progo, (Antaranews Jogja) - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah membuat profil kebencanaan desa untuk mempermudah mengatasi masalah bencana.
Akhid Nuryati di Kulon Progo, Rabu, mengatakan potensi bencana yang menghantui Kulon Progo mulai dari kekeringan, banjir, tanah longsor, puting beliung dan stunami.
"Kami mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah desa membuat profile kebencanaan desa berdasarkan potensi bencana di masing-masing desa," kata Akhid Nuryati dalam acara "Evaluasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana" di Daerah Pemilihan I (Wates, Temon dan Panjatan).
Ia mengharapkan saat dilakukan revisi perda, pemerintah desa sudah memiliki gambaran soal potensi bencana desa dan penangannnya. Sehingga, draf revisi perda sudah mengakomodir profile kebencanaan desa.
"Kami di DPRD Kulon Progo banyak mengesahkan perda, tapi belum tersosialisasi dengan baik. Untuk itu, kami mengharapkan pemdes proaktif mensikapi Perda tentang Penanganan Kebencanaan," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga memaparkan dan memperjuangkan normalisasi Sungai Serang dilalukan percepatan, khususnya pembangunan talud yang mengancam kawasan permukiman warga dan area persawahan, seperti di Desa Karangwuni.
Dirinya mendatangi Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) menyelesaikan normalisasi Sungai Serang yang melalui Desa Karangwuni. BBWSSO sudah menempatkan material bangunan, tapi tidak langsung dikerjakan. Musim hujan sebentar lagi, dan Sungai Serang belum dilakukan nornalisasi.
"Kami datangi BBSWSSO untuk meminta jaminan bahwa air Sungai Serang yang melalui Desa Karangwuni tidak akan merendam rumah warga dan sawah penduduk. Kemudian, BBWSSO baru menindaklanjuti pembangunan. Kami berkomitmen mengawal pembangunan supaya tepat waktu dan tepat sasaran," katanya.
Perangkat desa di Kecamatan Wates, Temon, dan Panjatan atau Daerah Pilihan I pada Pemilu 2019. Perangkat desa banyak memberikan masukan terkait penanganan bencana dan potensi bencana hingga masalah abrasi di kawasan pantai selatan.
Perangkat Desa Karangwuni Sugiyanto mempertanyakan kebijakan Pemkab Kulon Progo akan membangun jalan di kawasan pantai supaya masyarakat dapat mengembangkan usaha di kawasan pantai.
Sugiyanto juga berharap pemkab melalui Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Pariwisata menanam camara udang sepanjang sabuk hijau untuk mengatasi masalah abrasi dan menahan angin laut.
"Saat ini, sepanjang pantai tidak ada tanaman yang bisa menahan abrasi dan angin laut," katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kulon Progo dari Dapil V (Galur dan Lendah) Agus Supriyanto mengatakan dapilnya masuk potensi rawan kekeringan dan banjir. Di Kecamatan Lendah, hampir seluruh desa mengalami kekurangan air bersih saat kemarau, seperti Desa Jatirejo, Gulurejo dan Sidorejo.
"Saat ini, ada jaringan air bersih PDAM Sapon. Kami berharap PDAM memperbanyak pelayanan pemasangan jaringan air bersih gratis ke rumah-rumah penduduk, sehingga ancaman bencana kekeringan di Lendah dapat diatasi," harapnya.
Selain itu, lanjut Agus, di Dapil V, khususnya Kecamatan Galur berpotensi banjir karena dialiri Sungai Serang. "Kami minta normalisasi Sungai Heisero dan muara sungai atau Pulau Pete segera dinornalisasi, supaya air tidak meluap ke persawahan dan pemukiman warga," kata Politisi Partai Golkar ini.
Akhid Nuryati di Kulon Progo, Rabu, mengatakan potensi bencana yang menghantui Kulon Progo mulai dari kekeringan, banjir, tanah longsor, puting beliung dan stunami.
"Kami mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah desa membuat profile kebencanaan desa berdasarkan potensi bencana di masing-masing desa," kata Akhid Nuryati dalam acara "Evaluasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana" di Daerah Pemilihan I (Wates, Temon dan Panjatan).
Ia mengharapkan saat dilakukan revisi perda, pemerintah desa sudah memiliki gambaran soal potensi bencana desa dan penangannnya. Sehingga, draf revisi perda sudah mengakomodir profile kebencanaan desa.
"Kami di DPRD Kulon Progo banyak mengesahkan perda, tapi belum tersosialisasi dengan baik. Untuk itu, kami mengharapkan pemdes proaktif mensikapi Perda tentang Penanganan Kebencanaan," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga memaparkan dan memperjuangkan normalisasi Sungai Serang dilalukan percepatan, khususnya pembangunan talud yang mengancam kawasan permukiman warga dan area persawahan, seperti di Desa Karangwuni.
Dirinya mendatangi Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) menyelesaikan normalisasi Sungai Serang yang melalui Desa Karangwuni. BBWSSO sudah menempatkan material bangunan, tapi tidak langsung dikerjakan. Musim hujan sebentar lagi, dan Sungai Serang belum dilakukan nornalisasi.
"Kami datangi BBSWSSO untuk meminta jaminan bahwa air Sungai Serang yang melalui Desa Karangwuni tidak akan merendam rumah warga dan sawah penduduk. Kemudian, BBWSSO baru menindaklanjuti pembangunan. Kami berkomitmen mengawal pembangunan supaya tepat waktu dan tepat sasaran," katanya.
Perangkat desa di Kecamatan Wates, Temon, dan Panjatan atau Daerah Pilihan I pada Pemilu 2019. Perangkat desa banyak memberikan masukan terkait penanganan bencana dan potensi bencana hingga masalah abrasi di kawasan pantai selatan.
Perangkat Desa Karangwuni Sugiyanto mempertanyakan kebijakan Pemkab Kulon Progo akan membangun jalan di kawasan pantai supaya masyarakat dapat mengembangkan usaha di kawasan pantai.
Sugiyanto juga berharap pemkab melalui Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Pariwisata menanam camara udang sepanjang sabuk hijau untuk mengatasi masalah abrasi dan menahan angin laut.
"Saat ini, sepanjang pantai tidak ada tanaman yang bisa menahan abrasi dan angin laut," katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kulon Progo dari Dapil V (Galur dan Lendah) Agus Supriyanto mengatakan dapilnya masuk potensi rawan kekeringan dan banjir. Di Kecamatan Lendah, hampir seluruh desa mengalami kekurangan air bersih saat kemarau, seperti Desa Jatirejo, Gulurejo dan Sidorejo.
"Saat ini, ada jaringan air bersih PDAM Sapon. Kami berharap PDAM memperbanyak pelayanan pemasangan jaringan air bersih gratis ke rumah-rumah penduduk, sehingga ancaman bencana kekeringan di Lendah dapat diatasi," harapnya.
Selain itu, lanjut Agus, di Dapil V, khususnya Kecamatan Galur berpotensi banjir karena dialiri Sungai Serang. "Kami minta normalisasi Sungai Heisero dan muara sungai atau Pulau Pete segera dinornalisasi, supaya air tidak meluap ke persawahan dan pemukiman warga," kata Politisi Partai Golkar ini.