Bantul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengadakan Rapat Evaluasi Model Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilu 2019 untuk mengetahui efektivitasnya dalam memengaruhi kualitas pesta demokrasi.
"Setelah tahapan pemilu selesai hingga pengusulan calon terpilih, setiap tahapan kita evaluasi, hari ini kita mengevaluasi salah satu tahapan yang cukup panjang yaitu tahapan sosialisasi," kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho di sela rapat evaluasi di Bantul, Kamis.
Selain evaluasi sosialisasi, kata dia, dalam rapat yang mengundang perwakilan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bantul itu sekaligus mengevaluasi pendidikan pemilih yang dilakukan KPU.
"Sebenarnya kalau pendidikan pemilih tidak terikat tahapan pemilu, karena pendidikan pemilih itu berjalan sepanjang waktu. Kalau di KPU Bantul, ada dua pendidikan pemilih yang konkret kita lakukan setiap tahun," katanya.
Didik mengatakan, pendidikan pemilih itu di antaranya pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) untuk jenjang sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama dan juga pengembangan desa pelopor demokrasi.
"Dan hari ini kita ingin melihat dari perspektif eksternal, bukan dari perspektif internal KPU kemudian PPK dan PPS, namun kita mengundang eksternal, misalnya elemen yang sering bekerja sama dengan KPU dalam hal sosialisasi maupun pendidikan pemilih," katanya.
Elemen masyarakat itu, kata dia, selain ormas, baik keagamaan maupun kepemudaan juga ada organisasi disabilitas dan juga perangkat desa di desa-desa yang sudah dijadikan sebagai 'pilot project' untuk Desa Pelopor Demokrasi.
"Nah kita ingin melihat, mengevaluasi program yang sudah berjalan, jadi menurut kacamata eksternal itu apa yang kemudian perlu dievaluasi, apakah dari sisi materinya atau metodenya dan bagaimana pengembangannya ke depan," katanya.
Dia mengatakan, ada satu hal yang kemudian menjadi perhatian para pihak yaitu terkait kualitas demokrasi, sebab kalau kuantitas atau berbicara terkait dengan partisipasi pemilih di Bantul sudah tidak diragukan.
"Dari pemilu ke pemilu kita dua besar di antara lima kabupatan/kota se-DIY, 2014 kita peringkat dua, di 2019 kita nomor satu, tapi berbicara demokrasi bukan hanya dari sisi angka, juga melihat dari sisi kualitas demokrasi atau pemilih kita," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, kualitas demokrasi atau pemilih pemilu tersebut yang kemudian menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi KPU ke depan, dan kemudian apa yang perlu dikontribusikan melalui rapat evaluasi tersebut.
"Kita ingin ada masukan dari para pihak terkait dengan kualitas demokrasi, selain kita juga ingin masukan terkait kegiatan yang sudah berjalan secara rutin," katanya.
"Setelah tahapan pemilu selesai hingga pengusulan calon terpilih, setiap tahapan kita evaluasi, hari ini kita mengevaluasi salah satu tahapan yang cukup panjang yaitu tahapan sosialisasi," kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho di sela rapat evaluasi di Bantul, Kamis.
Selain evaluasi sosialisasi, kata dia, dalam rapat yang mengundang perwakilan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bantul itu sekaligus mengevaluasi pendidikan pemilih yang dilakukan KPU.
"Sebenarnya kalau pendidikan pemilih tidak terikat tahapan pemilu, karena pendidikan pemilih itu berjalan sepanjang waktu. Kalau di KPU Bantul, ada dua pendidikan pemilih yang konkret kita lakukan setiap tahun," katanya.
Didik mengatakan, pendidikan pemilih itu di antaranya pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) untuk jenjang sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama dan juga pengembangan desa pelopor demokrasi.
"Dan hari ini kita ingin melihat dari perspektif eksternal, bukan dari perspektif internal KPU kemudian PPK dan PPS, namun kita mengundang eksternal, misalnya elemen yang sering bekerja sama dengan KPU dalam hal sosialisasi maupun pendidikan pemilih," katanya.
Elemen masyarakat itu, kata dia, selain ormas, baik keagamaan maupun kepemudaan juga ada organisasi disabilitas dan juga perangkat desa di desa-desa yang sudah dijadikan sebagai 'pilot project' untuk Desa Pelopor Demokrasi.
"Nah kita ingin melihat, mengevaluasi program yang sudah berjalan, jadi menurut kacamata eksternal itu apa yang kemudian perlu dievaluasi, apakah dari sisi materinya atau metodenya dan bagaimana pengembangannya ke depan," katanya.
Dia mengatakan, ada satu hal yang kemudian menjadi perhatian para pihak yaitu terkait kualitas demokrasi, sebab kalau kuantitas atau berbicara terkait dengan partisipasi pemilih di Bantul sudah tidak diragukan.
"Dari pemilu ke pemilu kita dua besar di antara lima kabupatan/kota se-DIY, 2014 kita peringkat dua, di 2019 kita nomor satu, tapi berbicara demokrasi bukan hanya dari sisi angka, juga melihat dari sisi kualitas demokrasi atau pemilih kita," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, kualitas demokrasi atau pemilih pemilu tersebut yang kemudian menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi KPU ke depan, dan kemudian apa yang perlu dikontribusikan melalui rapat evaluasi tersebut.
"Kita ingin ada masukan dari para pihak terkait dengan kualitas demokrasi, selain kita juga ingin masukan terkait kegiatan yang sudah berjalan secara rutin," katanya.