Johannesburg (ANTARA) - Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Rabu, menjatuhkan sanksi disiplin pada Menteri Komunikasi Stella Ndabeni-Abrahams berupa cuti khusus tanpa gaji selama dua bulan karena makan siang bersama di tengah karantina wilayah atau lockdown.
Ramaphosa bersikap demikian setelah foto Ndabeni-Abrahams sedang makan siang dengan mantan pejabat beredar di media sosial, yang berarti melanggar aturan diam di rumah selama masa karantina wilayah tiga pekan mulai 27 Maret lalu untuk menahan penyebaran virus corona.
Berdasarkan aturan yang diterapkan, masyarakat hanya diizinkan keluar rumah untuk kegiatan yang sangat mendesak, seperti membeli makanan atau mencari layanan kesehatan. Polisi pun telah menahan lebih dari 17.000 orang pada beberapa hari pertama, kebanyakan karena melanggar aturan ini.
"Presiden sangat amat meyakini bahwa tidak ada siapa pun, termasuk menteri, yang berbeda di mata hukum. Beliau mengatakan tidak boleh ada yang meremehkan upaya bangsa menyelamatkan nyawa dalam situasi yang parah ini," kata juru bicara Ramaphosa, Khusela Diko.
Partai oposisi terbesar Afrika Selatan, Aliansi Demokratik, bahkan telah meminta Ramaphosa untuk memecat Ndabeni-Abrahams dan melayangkan tuntutan hukum kriminal terhadap dia.
Sementara Ndabeni-Abrahams cuti, Sekretaris Kepresidenan Jackson Mthembu akan menjadi pelaksana sementara Menteri Komunikasi.
Ndabeni-Abrahams sendiri sebelumnya memimpin upaya pemerintah untuk menurunkan harga sambungan internet serta meningkatkan kejelasan pada kebijakan di sektor telekomunikasi.
Dia bukan satu-satunya pejabat pemerintah yang melanggar aturan negara untuk karantina wilayah. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Selandia Baru David Clark juga melakukan pelanggaran dengan membawa keluarganya ke pantai semasa awal karantina wilayah.
Ada juga kepala pejabat kesehatan Skotlandia, yang mengundurkan diri setelah melanggar aturan karantina wilayah dengan pergi mengunjungi rumah keduanya.
Sumber: Reuters
Ramaphosa bersikap demikian setelah foto Ndabeni-Abrahams sedang makan siang dengan mantan pejabat beredar di media sosial, yang berarti melanggar aturan diam di rumah selama masa karantina wilayah tiga pekan mulai 27 Maret lalu untuk menahan penyebaran virus corona.
Berdasarkan aturan yang diterapkan, masyarakat hanya diizinkan keluar rumah untuk kegiatan yang sangat mendesak, seperti membeli makanan atau mencari layanan kesehatan. Polisi pun telah menahan lebih dari 17.000 orang pada beberapa hari pertama, kebanyakan karena melanggar aturan ini.
"Presiden sangat amat meyakini bahwa tidak ada siapa pun, termasuk menteri, yang berbeda di mata hukum. Beliau mengatakan tidak boleh ada yang meremehkan upaya bangsa menyelamatkan nyawa dalam situasi yang parah ini," kata juru bicara Ramaphosa, Khusela Diko.
Partai oposisi terbesar Afrika Selatan, Aliansi Demokratik, bahkan telah meminta Ramaphosa untuk memecat Ndabeni-Abrahams dan melayangkan tuntutan hukum kriminal terhadap dia.
Sementara Ndabeni-Abrahams cuti, Sekretaris Kepresidenan Jackson Mthembu akan menjadi pelaksana sementara Menteri Komunikasi.
Ndabeni-Abrahams sendiri sebelumnya memimpin upaya pemerintah untuk menurunkan harga sambungan internet serta meningkatkan kejelasan pada kebijakan di sektor telekomunikasi.
Dia bukan satu-satunya pejabat pemerintah yang melanggar aturan negara untuk karantina wilayah. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Selandia Baru David Clark juga melakukan pelanggaran dengan membawa keluarganya ke pantai semasa awal karantina wilayah.
Ada juga kepala pejabat kesehatan Skotlandia, yang mengundurkan diri setelah melanggar aturan karantina wilayah dengan pergi mengunjungi rumah keduanya.
Sumber: Reuters