Bantul (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong agar anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk kebencanaan mudah direalisasikan, sehingga penanganan dampak adanya bencana alam dapat segera terselesaikan.
"Dalam rapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah lalu kita menyampaikan supaya anggaran terkait dengan antisipasi kebencanaan ini harus kita anggarkan, supaya kalau terjadi bencana itu kita siap untuk mengalokasikan," kata Ketua Komisi A DPRD Bantul Agus Salim di Bantul, Kamis.
Menurut dia, anggaran kebencanaan yang mudah direalisasikan itu agar ketika pemda telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana dampak La Nina di musim hujan 2020/2021 ini tidak kesulitan memanfaatkan dana ketika bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang terjadi.
"Jadi kemarin yang menjadi catatan adalah ketika dalam ketanggapdaruratan itu ketika SK Bupati sudah posisi tanggap darurat Bencana, realisasi anggaran justru sulit, walaupun Bantul sudah masuk tanggap darurat, ini yang menjadi catatan kami di Komisi A waktu itu," ucapnya.
Oleh karena itu, pelaksananan anggaran yang sulit ketika mendesak dibutuhkan jangan sampai terulang lagi, namun anggaran tersebut mudah direalisasikan, sehingga nanti penanganan terhadap bencana bisa cepat terselesaikan, katanya.
Dia mengatakan, dalam rapat Komisi A dengan BPBD Bantul juga disinggung mengenai kesiapan anggaran sebagai antisipasi ketika terjadi La Nina yang fenomena alam itu diprediksi BMKG terjadi pada November sampai Januari, dan sampai saat ini Bantul sudah mengalami kejadian-kejadian dampak hujan deras.
"Dan ini belum apa-apa, mungkin Desember sampai Januari awal ini yang jadi puncaknya dari La Nina di Bantul, dan Bantul itu terlewati dan menjadi daerah yang paling parah merasakan dampaknya Bantul," katanya.
Meski demikian, dia belum bisa menyebutkan berapa miliar anggaran kebencanaan, karena masih akan dilakukan pendalaman di tingkat Komisi, tetapi ada wacana bahwa untuk ketanggapdaruratan itu anggaran harus betul-betul dianggarkan, agar selalu siap dialokasikan.
"Jadi ketika posisi Bantul dalam tanggap darurat terkait La Nina, hujan atau lain harus secepatnya bisa terakomodir dengan cepat, sehingga masyarakat yang membutuhkan sudah disampaikan, Dan dari BPBD sudah ada persiapan, misalnya tenda atau sarana lainnya," katanya.
Sementara itu, Penjabat Sementara Bupati Bantul Budi Wibowo mengatakan, anggaran dari pos belanja tak terduga Bantul tahun 2020 saat ini masih tersedia sekitar Rp50 miliar, dan dapat digunakan untuk kebencanaan, namun apabila sisa akan masuk dalam Sisa Lebih Penggunaan (Silpa) dan bisa digunakan pada 2021.
"Kalau penganggaran kita tidak masalah, anggaran kita untuk belanja tak terduga masih sekitar Rp50 miliar, dan bisa kita pakai untuk antispasi bencana, jadi apapun yang terkait dengan bencana keluarkan dari belanja tak terduga, karena penyelamatan jiwa manusia yang paling utama," katanya.
"Dalam rapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah lalu kita menyampaikan supaya anggaran terkait dengan antisipasi kebencanaan ini harus kita anggarkan, supaya kalau terjadi bencana itu kita siap untuk mengalokasikan," kata Ketua Komisi A DPRD Bantul Agus Salim di Bantul, Kamis.
Menurut dia, anggaran kebencanaan yang mudah direalisasikan itu agar ketika pemda telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana dampak La Nina di musim hujan 2020/2021 ini tidak kesulitan memanfaatkan dana ketika bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang terjadi.
"Jadi kemarin yang menjadi catatan adalah ketika dalam ketanggapdaruratan itu ketika SK Bupati sudah posisi tanggap darurat Bencana, realisasi anggaran justru sulit, walaupun Bantul sudah masuk tanggap darurat, ini yang menjadi catatan kami di Komisi A waktu itu," ucapnya.
Oleh karena itu, pelaksananan anggaran yang sulit ketika mendesak dibutuhkan jangan sampai terulang lagi, namun anggaran tersebut mudah direalisasikan, sehingga nanti penanganan terhadap bencana bisa cepat terselesaikan, katanya.
Dia mengatakan, dalam rapat Komisi A dengan BPBD Bantul juga disinggung mengenai kesiapan anggaran sebagai antisipasi ketika terjadi La Nina yang fenomena alam itu diprediksi BMKG terjadi pada November sampai Januari, dan sampai saat ini Bantul sudah mengalami kejadian-kejadian dampak hujan deras.
"Dan ini belum apa-apa, mungkin Desember sampai Januari awal ini yang jadi puncaknya dari La Nina di Bantul, dan Bantul itu terlewati dan menjadi daerah yang paling parah merasakan dampaknya Bantul," katanya.
Meski demikian, dia belum bisa menyebutkan berapa miliar anggaran kebencanaan, karena masih akan dilakukan pendalaman di tingkat Komisi, tetapi ada wacana bahwa untuk ketanggapdaruratan itu anggaran harus betul-betul dianggarkan, agar selalu siap dialokasikan.
"Jadi ketika posisi Bantul dalam tanggap darurat terkait La Nina, hujan atau lain harus secepatnya bisa terakomodir dengan cepat, sehingga masyarakat yang membutuhkan sudah disampaikan, Dan dari BPBD sudah ada persiapan, misalnya tenda atau sarana lainnya," katanya.
Sementara itu, Penjabat Sementara Bupati Bantul Budi Wibowo mengatakan, anggaran dari pos belanja tak terduga Bantul tahun 2020 saat ini masih tersedia sekitar Rp50 miliar, dan dapat digunakan untuk kebencanaan, namun apabila sisa akan masuk dalam Sisa Lebih Penggunaan (Silpa) dan bisa digunakan pada 2021.
"Kalau penganggaran kita tidak masalah, anggaran kita untuk belanja tak terduga masih sekitar Rp50 miliar, dan bisa kita pakai untuk antispasi bencana, jadi apapun yang terkait dengan bencana keluarkan dari belanja tak terduga, karena penyelamatan jiwa manusia yang paling utama," katanya.