Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta siap mengalokasikan anggaran dari pos bantuan tak terduga untuk penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang belakangan ini kasusnya merebak di daerah ini.
"Kita sudah minta dan bilang Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), kalau diperlukan upaya upaya yang lebih dan belum dianggarkan saya minta untuk mengajukan alokasi BTT (bantuan tak terduga) kepada kami," kata Sekda Bantul Agus Budiraharja di Bantul, Sabtu.
Menurut dia, laporan dari DKPP Bantul, per 8 Januari, hewan ternak yang sakit akibat PMK mencapai 249 sapi, kemudian harus potong paksa dua sapi, sedangkan sapi yang mati sebanyak 32 ekor, untuk lokasi sebarannya ada di 12 kecamatan, 29 kelurahan.
"Jadi laporan sudah kita terima, dan kami respons untuk segera menentukan langkah langkah yang lebih kongkrit, dan lebih masif kalau dibutuhkan biaya kita siapkan anggaran untuk penanggulangan," katanya.
Menurut dia, sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan menutup sementara pasar pasar hewan di Bantul sebagai upaya mengurangi risiko terkait merebaknya PMK, penutupan hingga kondisi penularan dapat dikendalikan.
"Kemudian Dinas Ketahanan juga sudah melakukan pemantauan dan juga pengendalian dengan melakukan vaksinasi, desinfeksi serta pengobatan terhadap ternak ternak yang sakit," katanya.
Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengatakan telah melakukan vaksinasi PMK terhadap ternak sapi, tahap pertama dilakukan pada 30 dan 31 Desember 2024 terhadap 249 sapi, setelah sebelumnya Bantul mendapat alokasi vaksin sebanyak 250 dosis.
"Pelaksanaan vaksinasi PMK dilaksanakan di 10 kecamatan yaitu Kecamatan Pleret, Piyungan, Dlingo, Bambanglipuro, Imogiri, Kretek, Jetis, Sanden, Pajangan dan Pandak," katanya.
Selanjutnya, Kabupaten Bantul mendapat tambahan alokasi vaksin PMK sebanyak 25 dosis pada 2 Januari 2025.
"Tambahan vaksin 25 dosis tersebut telah dilaksanakan vaksinasi terhadap 25 ekor sapi di wilayah Kecamatan Jetis dan Pajangan pada 3 Januari 2025," katanya.
