Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah ini untuk mewaspadai tempat ibadah dijadikan ajang kampanye pada tahapan kampanye Pemilu 2024.

Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kulon Progo, Selasa, mengatakan tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada November 2023, namun suasana kampanye sudah sangat terlihat.

"Pada Pemilu 2024 yang perlu dijaga adalah tempat-tempat ibadah. Jangan sampai menjadi lokasi memberikan titipan sesuatu. Ini harus hati-hati," kata Ni Made.

Saat ini, katanya, banyak baliho dan poster bakal calon anggota legislatif sudah dipasang di mana-mana, serta penumpang kegiatan di lapangan sudah terlihat.

"Satpol PP Kulon Progo sudah bergerak cepat untuk melalukan pembersihan. Kita harus memberikan edukasi masyarakat bahwa hal-hal di luar aturan harus ada tindakan. Jangan sampai ada pembiaran," katanya.

Pesta demokrasi lima tahunan gambarannya sudah jelas, seperti persoalan yang akan terjadi di masyarakat mulai dari jumlah suara, hingga kotak kosong.

"Kita belajar untuk melakukan inventarisasi persoalan dari lima tahun lalu saat penyelenggaraan Pemilu 2019," katanya.

Ia berharap KPU dan Bawaslu memiliki rekaman dan catatan pemilu sebelumnya sehingga persoalan yang berpotensi muncul pada Pemilu 2024 dapat diantisipasi.

"Kami berharap pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Kami berharap memperoleh pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang amanah," katanya.

Ni Made mengatakan pemangku kepentingan di Kulon Progo harus berjuang sesuai tugas, fungsi pokok masing-masing, dan memberikan kontribusi untuk mengamankan pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024, terutama persoalan sosial.

"Persoalan sosial ini tidak hanya bicara siapa yang kampanye, seperti mencuri start,": katanya.

Ni Made mengharapkan Bawaslu dan KPU intensif melalukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi milenial tentang pemilu agar tidak ditunggangi kepentingan tertentu.

"Edukasi ke masyarakat soal pemahaman menjadi pemilih yang baik, penyelenggara yang baik, dan pengawasan yang baik," katanya.

Dia mengatakan konflik SARA di Kulon Progo masih ada yang harus diredam dan harus diberi pemahaman untuk saling tenggang rasa dan saling menghormati.

"SARA tidak berkaitan dengan pemilu, namun realitasnya menjadi substansi kampanye," katanya.

Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Harlinawati mengatakan 28 November 2023 sudah mulai kampanye sehingga dibutuhkan pengawasan lebih ketat dan kompleks.

"Kami tidak bisa melakukan pengawasan sendiri sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat," katanya.