Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mewanti-wanti agar para tokoh politik tidak menciptakan konfrontasi antara nilai keagamaan dan nasionalisme pada Pemilu 2024.
"Mestinya kita sudah selesai soal nasionalime dan agama. Jadi, para tokoh dan juga warga bangsa tidak perlu mengonfrontasikan sendiri antara nasionalime dan agama, antara sikap kecenderungan nasionalis dan agamais," kata Haedar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.
Alih-alih mempertentangkan nasionalisme dan agama, menurut Haedar, para elit politik maupun peserta yang berkontestasi pada Pemilu 2024 semestinya mampu menghayati keduanya secara bersamaan.
"Soal di sana ada lebihnya, ya itu soal keunggulan dan di sana lah letak pilihan bapak ibu dan saudara sekalian," ujar Haedar.
Dia berharap Pemilu 2024 tidak lagi memunculkan dikotomi dengan menciptakan posisi diametral atau pemisah antara agama dan nasionalisme.
Justru yang paling penting, lanjut Haedar, adalah bagaimana mengintegrasikan antara nilai-nilai keagamaan atau keislaman, dengan nasionalisme.
"Sekaligus memberi makna substantif pada nilai keislaman atau keagamaan, dengan kenegarawanan atau kebangsaan," tutur dia.
Haedar memandang proses politik dan demokrasi di Indonesia dewasa ini sejatinya sudah tidak ada lagi pertarungan ideologi, kecuali "who gets what, when, and how" atau siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana caranya.
Kendati demikian, ia percaya bahwa seluruh elite politik yang berkontestasi pada Pemilu 2024 masih memiliki idealisme untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai yang tertuang dalam konstitusi.
"Nah justru kita bawa agar itu bisa dibuktikan dalam realitas politik," tutur Haedar.
Pengalaman lima kali penyelenggaraan pemilu sejak era reformasi, bagi Haedar, semestinya sudah cukup membuat Bangsa Indonesia mampu bersikap lebih dewasa dan matang seraya menghindari permusuhan dan kebencian.
"Saya yakin para tokoh politik banyak yang bertanggung jawab dan memiliki kerangka kebangsaan dan keagamaan yang baik," kata dia.
"Mestinya kita sudah selesai soal nasionalime dan agama. Jadi, para tokoh dan juga warga bangsa tidak perlu mengonfrontasikan sendiri antara nasionalime dan agama, antara sikap kecenderungan nasionalis dan agamais," kata Haedar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.
Alih-alih mempertentangkan nasionalisme dan agama, menurut Haedar, para elit politik maupun peserta yang berkontestasi pada Pemilu 2024 semestinya mampu menghayati keduanya secara bersamaan.
"Soal di sana ada lebihnya, ya itu soal keunggulan dan di sana lah letak pilihan bapak ibu dan saudara sekalian," ujar Haedar.
Dia berharap Pemilu 2024 tidak lagi memunculkan dikotomi dengan menciptakan posisi diametral atau pemisah antara agama dan nasionalisme.
Justru yang paling penting, lanjut Haedar, adalah bagaimana mengintegrasikan antara nilai-nilai keagamaan atau keislaman, dengan nasionalisme.
"Sekaligus memberi makna substantif pada nilai keislaman atau keagamaan, dengan kenegarawanan atau kebangsaan," tutur dia.
Haedar memandang proses politik dan demokrasi di Indonesia dewasa ini sejatinya sudah tidak ada lagi pertarungan ideologi, kecuali "who gets what, when, and how" atau siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana caranya.
Kendati demikian, ia percaya bahwa seluruh elite politik yang berkontestasi pada Pemilu 2024 masih memiliki idealisme untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai yang tertuang dalam konstitusi.
"Nah justru kita bawa agar itu bisa dibuktikan dalam realitas politik," tutur Haedar.
Pengalaman lima kali penyelenggaraan pemilu sejak era reformasi, bagi Haedar, semestinya sudah cukup membuat Bangsa Indonesia mampu bersikap lebih dewasa dan matang seraya menghindari permusuhan dan kebencian.
"Saya yakin para tokoh politik banyak yang bertanggung jawab dan memiliki kerangka kebangsaan dan keagamaan yang baik," kata dia.