Demak (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan rumah warga di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir bakal diganti oleh pemerintah.
"Tentu saja, rumah yang mendapatkan bantuan harus memenuhi kriteria yang ada, di antaranya rusak ringan, sedang, dan berat," ujarnya didampingi Bupati Demak Eisti'anah ditemui di sela-sela meninjau penyedotan genangan banjir di Desa Wonorejo, Dukuh Kedungbanteng, Kecamatan Karanganyar, Demak, Rabu.
Menurut dia, bantuan yang diberikan untuk rumah yang mengalami rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang sebesar Rp30 juta, dan rusak berat sebesar Rp60 juta.
Sementara untuk lahan pertanian, kata dia, yang informasinya mencapai 4.000 hektare yang terdampak banjir tentu juga akan diperhatikan pemerintah.
"Bahkan, pertanian yang gagal panen pada tahun 2023 juga dibantu pemerintah. Sedangkan tahun 2024 sudah dirapatkan tingkat kementerian di bawah arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)," ujarnya.
Dari rapat tersebut, kata dia, tanaman yang gagal panen atau puso akan dilindungi asuransi dari PT Jasindo. Sedangkan teknis pelaksanaannya merupakan kewenangan Kementerian Pertanian.
"Bantuan untuk tanaman padi puso maupun rumah rusak tentu saja nanti tahap berikutnya setelah tanggap darurat masuk fase rehabilitasi rekonstruksi," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB: Rumah rusak akibat banjir bakal diganti pemerintah
"Tentu saja, rumah yang mendapatkan bantuan harus memenuhi kriteria yang ada, di antaranya rusak ringan, sedang, dan berat," ujarnya didampingi Bupati Demak Eisti'anah ditemui di sela-sela meninjau penyedotan genangan banjir di Desa Wonorejo, Dukuh Kedungbanteng, Kecamatan Karanganyar, Demak, Rabu.
Menurut dia, bantuan yang diberikan untuk rumah yang mengalami rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang sebesar Rp30 juta, dan rusak berat sebesar Rp60 juta.
Sementara untuk lahan pertanian, kata dia, yang informasinya mencapai 4.000 hektare yang terdampak banjir tentu juga akan diperhatikan pemerintah.
"Bahkan, pertanian yang gagal panen pada tahun 2023 juga dibantu pemerintah. Sedangkan tahun 2024 sudah dirapatkan tingkat kementerian di bawah arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)," ujarnya.
Dari rapat tersebut, kata dia, tanaman yang gagal panen atau puso akan dilindungi asuransi dari PT Jasindo. Sedangkan teknis pelaksanaannya merupakan kewenangan Kementerian Pertanian.
"Bantuan untuk tanaman padi puso maupun rumah rusak tentu saja nanti tahap berikutnya setelah tanggap darurat masuk fase rehabilitasi rekonstruksi," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB: Rumah rusak akibat banjir bakal diganti pemerintah