Kulon Progo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan penjajakan dengan Lembaga Kajian Islam dan Sosial kolaborasi dalam melakukan sosialisasi diberbagai tahapan pada pelaksanaan Pilkada 2024.
Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana di Kulon Progo, Minggu, mengharapkan sosialisasi melalui Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) tidak hanya dalam sosialisasi pada tema kepemiluan secara umum melainkan juga lebih spesifik kepada kebutuhan aksesibel kaum difabel.
"Kami berharap pasca pemungutan nantinya akan nampak hasil yang signifikan, khususnya terdongkraknya partisipasi dari penyandang disabilitas di wilayah Kulon Progo," kata Budi Priyana.
Ia berharap keberadaan LKiS mampu membantu tugas KPU Kulon Progo dalam melakukan Sosialisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024.
"Disamping itu, kami berharap LKiS memberikan pendidikan demokrasi secara utuh," katanya.
Peneliti LKiS Noviana menyampaikan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang sudah pernah dilakukan pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Harapannya sinergitas program ini juga berlanjut pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo 2024," kata dia.
Ia mengatakan isu pilkada yang kuat adalah politik uang, kampanye hitam, hoaks.
"Isu politik tersebut masih perlu di waspadai, terlebih menjelang pencalonan atau pasca pencalonan," katanya.
Anggota KPU Kulon Progo Aris Zurkhasanah menyampaikan bahwa tindak lanjut pertemuan hari ini perlu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara KPU Kulon Progo dan LKiS.
"Perlunya kerja sama ini, diharapkan kedua belah pihak dapat memahami peran masing-masing dalam pelaksanaan sosialisasi pilkada di Kabupaten Kulon Progo," katanya.
Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana di Kulon Progo, Minggu, mengharapkan sosialisasi melalui Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) tidak hanya dalam sosialisasi pada tema kepemiluan secara umum melainkan juga lebih spesifik kepada kebutuhan aksesibel kaum difabel.
"Kami berharap pasca pemungutan nantinya akan nampak hasil yang signifikan, khususnya terdongkraknya partisipasi dari penyandang disabilitas di wilayah Kulon Progo," kata Budi Priyana.
Ia berharap keberadaan LKiS mampu membantu tugas KPU Kulon Progo dalam melakukan Sosialisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024.
"Disamping itu, kami berharap LKiS memberikan pendidikan demokrasi secara utuh," katanya.
Peneliti LKiS Noviana menyampaikan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang sudah pernah dilakukan pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Harapannya sinergitas program ini juga berlanjut pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo 2024," kata dia.
Ia mengatakan isu pilkada yang kuat adalah politik uang, kampanye hitam, hoaks.
"Isu politik tersebut masih perlu di waspadai, terlebih menjelang pencalonan atau pasca pencalonan," katanya.
Anggota KPU Kulon Progo Aris Zurkhasanah menyampaikan bahwa tindak lanjut pertemuan hari ini perlu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara KPU Kulon Progo dan LKiS.
"Perlunya kerja sama ini, diharapkan kedua belah pihak dapat memahami peran masing-masing dalam pelaksanaan sosialisasi pilkada di Kabupaten Kulon Progo," katanya.