Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilkada) 2024 di Bumi Menoreh itu terlaksana secara bermartabat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Rabu, mengatakan bahwa pilkada bermartabat itu adalah pilkada yang berintegritas yang dilandasi nilai kemanusiaan universal dan kearifan lokal.
”Integritas pilkada itu setidaknya ditopang lima hal, yakni peluang yang sama untuk dipilih, kesetaraan dalam hal kompetisi, kesetaraan dalam berpartisipasi, pelayanan manajemen pemilu dan adanya kepastian hukum," kata Marwanto dalam Sosialisasi Pendidikan Politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kulon Progo.
Ia mengatakan lima hal itu dilandasi nilai kemanusiaan universal dan kearifan lokal, jadilah pilkada bermartabat.
Terciptanya pilkada bermartabat bukan hal mustahil untuk terwujud, dengan peran serta tokoh masyarakat.
"Tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan politik adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga patut dijadikan tauladan untuk menyikapi pilkada secara cerdas dan bijak," katanya.
Rektor IKIP PGRI Wates Jaya Sumpana menyampaikan pendidikan menjadi pondasi bagi masyarakat untuk memahami dan mempraktikkan demokrasi dan pemilu/pilkada.
"Jika tingkat pendidikan masyarakat membaik, niscaya praktik berdemokrasi, dalam hal ini lewat event pilkada, akan terlaksana secara berkualitas pula,” katanya.
Sedangkan anggota KPU Kulon Progo Aris Zurkhasanah menyampaikan saat ini, KPU Kulon Progo sedang melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih.
"Masyarakat perlu memahami tahapan ini, karena menjadi pintu masuk bagi mereka untuk berpartisipasi dalam Pilkada 27 November mendatang,” kata Aris.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Rabu, mengatakan bahwa pilkada bermartabat itu adalah pilkada yang berintegritas yang dilandasi nilai kemanusiaan universal dan kearifan lokal.
”Integritas pilkada itu setidaknya ditopang lima hal, yakni peluang yang sama untuk dipilih, kesetaraan dalam hal kompetisi, kesetaraan dalam berpartisipasi, pelayanan manajemen pemilu dan adanya kepastian hukum," kata Marwanto dalam Sosialisasi Pendidikan Politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kulon Progo.
Ia mengatakan lima hal itu dilandasi nilai kemanusiaan universal dan kearifan lokal, jadilah pilkada bermartabat.
Terciptanya pilkada bermartabat bukan hal mustahil untuk terwujud, dengan peran serta tokoh masyarakat.
"Tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan politik adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga patut dijadikan tauladan untuk menyikapi pilkada secara cerdas dan bijak," katanya.
Rektor IKIP PGRI Wates Jaya Sumpana menyampaikan pendidikan menjadi pondasi bagi masyarakat untuk memahami dan mempraktikkan demokrasi dan pemilu/pilkada.
"Jika tingkat pendidikan masyarakat membaik, niscaya praktik berdemokrasi, dalam hal ini lewat event pilkada, akan terlaksana secara berkualitas pula,” katanya.
Sedangkan anggota KPU Kulon Progo Aris Zurkhasanah menyampaikan saat ini, KPU Kulon Progo sedang melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih.
"Masyarakat perlu memahami tahapan ini, karena menjadi pintu masuk bagi mereka untuk berpartisipasi dalam Pilkada 27 November mendatang,” kata Aris.