Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menepis anggapan partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) karena terkait persoalan kursi kabinet atau pos politik lainnya.
Dia menegaskan bahwa PPP bergabung dengan koalisi partai pemenang Pilpres 2024 itu sebagai bentuk rekonsiliasi yang dilandasi semangat kebangsaan.
"Bergabungnya PPP ke Prabowo-Gibran murni mengedepankan politik kebangsaan, dan tidak membicarakan kursi kabinet maupun pos politik apapun karena semangatnya adalah rekonsiliasi untuk kemajuan bangsa," kata Awiek, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Setelah Pilpres 2024 usai, dia juga menyebut PPP merapat ke KIM dalam rangka memaksimalkan politik amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi prinsip partainya.
"Akan dilantiknya presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, maka PPP memutuskan bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka memaksimalkan politik amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana prinsip perjuangan PPP," tuturnya.
Menurut dia, perbedaan dalam politik merupakan hal yang lumrah. Adapun politik rekonsiliasi, lanjut dia, dibutuhkan agar keberlanjutan pembangunan bisa berjalan lancar.
"Sehingga ketika kontestasi betakhir, maka saatnya menjalankan politik kebangsaan, yakni rekonsiliasi segenap elemen bangsa untuk kepentingan yang lebih besar," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PPP tepis gabung KIM karena kursi kabinet atau pos politik
Dia menegaskan bahwa PPP bergabung dengan koalisi partai pemenang Pilpres 2024 itu sebagai bentuk rekonsiliasi yang dilandasi semangat kebangsaan.
"Bergabungnya PPP ke Prabowo-Gibran murni mengedepankan politik kebangsaan, dan tidak membicarakan kursi kabinet maupun pos politik apapun karena semangatnya adalah rekonsiliasi untuk kemajuan bangsa," kata Awiek, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Setelah Pilpres 2024 usai, dia juga menyebut PPP merapat ke KIM dalam rangka memaksimalkan politik amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi prinsip partainya.
"Akan dilantiknya presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, maka PPP memutuskan bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka memaksimalkan politik amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana prinsip perjuangan PPP," tuturnya.
Menurut dia, perbedaan dalam politik merupakan hal yang lumrah. Adapun politik rekonsiliasi, lanjut dia, dibutuhkan agar keberlanjutan pembangunan bisa berjalan lancar.
"Sehingga ketika kontestasi betakhir, maka saatnya menjalankan politik kebangsaan, yakni rekonsiliasi segenap elemen bangsa untuk kepentingan yang lebih besar," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PPP tepis gabung KIM karena kursi kabinet atau pos politik