Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan Indeks Kerawanan Pemilu untuk Pilkada 2024 di wilayah ini rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY.
Anggota Bawaslu Kulon Progo Isnaini di Kulon Progo, Minggu, mengatakan berdasarkan hasil kajian dan pemetaan terkait potensi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, hasil pemetaannya disebut sebagai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kulon Progo cukup rendah.
"IKP untuk Pilkada 2024 di Kulon Progo terbilang rendah," kata Isnaini.
Ia mengatakan kajian dan pemetaan tersebut mengacu pada empat dimensi yang menjadi indikator kajian.
Empat dimensinya adalah sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Selain itu juga berdasarkan data dari pelaksanaan Pemilu 2024 juga menjadi acuan dalam memetakan potensi kerawanan di Pilkada 2024.
"Empat dimensi ini mengacu pada regulasi dari Bawaslu RI," katanya.
Namun demikian, ia mengatakan ada sejumlah dinamika yang terjadi saat Pemilu 2024 di Kulon Progo kemarin. Seperti adanya pemungutan suara ulang (PSU), hingga sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
"Berbagai dinamika tersebut merupakan kerawanan, tapi tetap saja tingkatnya rendah," kata Isnaini.
Lebih lanjut, Isnaini menyebut potensi kerawanan di Pilkada 2024 cenderung lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2024. Salah satunya dari situasi sosial politik, yang melihat bagaimana keamanan dari pelaksanaan pemilu.
Meski begitu, Isnaini optimistis potensi kerawanan tersebut bisa diminimalisir antara lain dengan meningkatkan pengawasan hingga menyiapkan berbagai langkah antisipasi.
"Yang jelas berbagai kerawanan tersebut akan menjadi perhatian kami," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto mengatakan IKP yang telah disampaikan bisa berubah sesuai dinamika Pilkada 2024. Apalagi ada sejumlah tahapan yang masih dan akan segera berjalan.
Sebagai antisipasi, pihaknya akan memperkuat komunikasi secara intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Begitu juga dengan para peserta dari Pilkada 2024.
"Kami juga berkoordinasi dengan Pemkab Kulon Progo untuk memastikan kelancaran dari Pilkada 2024," kata Marwanto.
Anggota Bawaslu Kulon Progo Isnaini di Kulon Progo, Minggu, mengatakan berdasarkan hasil kajian dan pemetaan terkait potensi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, hasil pemetaannya disebut sebagai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kulon Progo cukup rendah.
"IKP untuk Pilkada 2024 di Kulon Progo terbilang rendah," kata Isnaini.
Ia mengatakan kajian dan pemetaan tersebut mengacu pada empat dimensi yang menjadi indikator kajian.
Empat dimensinya adalah sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Selain itu juga berdasarkan data dari pelaksanaan Pemilu 2024 juga menjadi acuan dalam memetakan potensi kerawanan di Pilkada 2024.
"Empat dimensi ini mengacu pada regulasi dari Bawaslu RI," katanya.
Namun demikian, ia mengatakan ada sejumlah dinamika yang terjadi saat Pemilu 2024 di Kulon Progo kemarin. Seperti adanya pemungutan suara ulang (PSU), hingga sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
"Berbagai dinamika tersebut merupakan kerawanan, tapi tetap saja tingkatnya rendah," kata Isnaini.
Lebih lanjut, Isnaini menyebut potensi kerawanan di Pilkada 2024 cenderung lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2024. Salah satunya dari situasi sosial politik, yang melihat bagaimana keamanan dari pelaksanaan pemilu.
Meski begitu, Isnaini optimistis potensi kerawanan tersebut bisa diminimalisir antara lain dengan meningkatkan pengawasan hingga menyiapkan berbagai langkah antisipasi.
"Yang jelas berbagai kerawanan tersebut akan menjadi perhatian kami," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto mengatakan IKP yang telah disampaikan bisa berubah sesuai dinamika Pilkada 2024. Apalagi ada sejumlah tahapan yang masih dan akan segera berjalan.
Sebagai antisipasi, pihaknya akan memperkuat komunikasi secara intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Begitu juga dengan para peserta dari Pilkada 2024.
"Kami juga berkoordinasi dengan Pemkab Kulon Progo untuk memastikan kelancaran dari Pilkada 2024," kata Marwanto.