Sleman (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, Daerah Istinewa Yogyakarta memetakan sejumlah potensi kerawanan pada tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Sleman 2024 terutama menjelang pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November 2024.
"Kerawanan tersebut mulai dari potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat hingga kemungkinan terjadinya bencana alam," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Sleman, Raden Yuwan Sikra di Sleman, Kamis.
Menurut dia, Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pemetaan potensi kerawanan di masing-masing tps di wilayah Kabupaten Sleman. Hasil pemetaan ini juga telah disampaikan kepada Bawaslu RI.
"Setidaknya terdapat delapan variabel dengan 28 indikator kerawanan tps yang dipetakan Bawaslu Sleman," katanya.
Ia mengatakan, dari 28 indikator kerawanan, beberapa indikator diantaranya terkait gangguan keamanan, netralitas para pihak, kampanye pada hari pemungutan suara.
"Kemudian potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet," katanya.
Menurut dia, Bawaslu Sleman juga mengimbau KPU Kabupaten Sleman untuk tepat waktu melakukan pendistribusian logistik pemungutan suara ke tps paling lambat H-1 pemungutan dan penghitungan suara.
"Selain itu KPU Sleman juga diimbau dapat melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan. Serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat," katanya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, pihaknya juga mengimbau KPU Kabupaten Sleman dan jajarannya hingga kpps untuk mengantisipasi tempat pemungutan suara (tps) yang dinilai rawan.
"Hal ini penting guna memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Sleman pada Rabu (27/11)," katanya.
Menurut dia, dalam sisa waktu yang ada dan di masa persiapan pembentukan tps, dan jajarannya hingga kpps diharapkan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap tps-tps rawan di wilayahnya masing-masing.
