Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mengevaluasi pelaksanaan pengawasan oleh jajaran pengawas selama tahapan hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.
"Saat ini Bawaslu sedang melakukan evaluasi terkait pengawasan yang dilakukan selama Pilkada Bantul 2024. Evaluasi ini melibatkan seluruh unsur pengawas baik di tingkat kecamatan, desa dan tingkat TPS (tempat pemungutan suara)," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Selasa.
Menurut dia, beberapa pengawasan yang dilakukan evaluasi seperti pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih, pengawasan pada tahapan kampanye, pengawasan kegiatan logistik dan pengawasan pada tahapan pemungutan serta penghitungan suara.
"Dalam evaluasi pengawasan ini masing-masing pengawas kami minta untuk menyampaikan terobosan yang dilakukan dalam kerangka memperkuat pengawasan," katanya.
Didik mengatakan, dalam rangka memperkuat pengawasan pemilihan, Bawaslu Bantul telah membentuk 18 Desa Anti Politik Uang, sebuah gerakan dari masyarakat untuk menolak dan memerangi praktik politik uang yang dapat memengaruhi pilihan politiknya.
Selain itu, kata dia, juga dilakukan pembentukan relawan pengawas partisipatif berbasis dusun.
"Sedangkan untuk pemilih pemula, pengawas di wilayah Kecamatan Sewon membentuk duta pengawas pemilih pemula untuk membantu pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda," katanya.
Pada pleno penetapan hasil yang dituangkan dalam Keputusan KPU Bantul Nomor 731 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilkada Bantul pada 2 Desember 2024, KPU Bantul menetapkan pasangan nomor urut satu, Untoro Haryadi-Wahyudi Anggoro Hadi dengan perolehan suara sah sebanyak 80.917 suara.
Kemudian pasangan nomor urut dua, Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta dengan perolehan suara sah sebanyak 230.819 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut tiga Joko Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan dengan perolehan suara sah sebanyak 219.471 suara.