Kulon Progo (ANTARA) - Bawaslu Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF) dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), mendorong ketahanan demokrasi tetap terjaga, khususnya di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan umumnya di Indonesia, setelah hajatan Pemilu dan Pilkada 2024 dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Rabu, mengatakan pihaknya mendapat kehormatan karena bisa bekerja sama dengan TAF dan LKiS dalam rangka mengembangkan dan memelihara demokrasi melalui program democratic resilience.
“Ruang masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasinya harus tetap terjamin, baik pada tahapan pemilu/pilkada, maupun saat non-tahapan. Pada tahapan pemilu, kita mengenal adanya let’s vote, yakni mendorong partisipasi masyarakat sipil untuk turut berpartisipasi di semua tahapan pemilu ataupun pilkada,” kata Marwanto dalam acara Join Monitoring Visit di ruang Media Center kantor Bawaslu Kulon Progo.
Hadir pada acara tersebut jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kulon Progo, tim dari TAF, perwakilan Kementerian Luar Negeri Australia, tim Bappenas RI, dan tim LKiS.
Marwanto menjelaskan sementara pada non-tahapan dengan mengenal istilah let’s voice, yakni bagaimana masyarakat sipil bersuara pada pemerintah baik pusat ataupun daerah, hasil dari pemilu/pilkada.
Menurut dia, justru pada non-tahapan itulah, pada saat masyarakat harus menyuarakan aspirasinya (let’s voice) merupakan fase yang krusial.
Hal ini, kata dia, selain berkaitan dengan hal masyarakat sipil mengawal pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu/pemilihan, juga akan menentukan ketahanan demokrasi yang sebenarnya.
“Untuk itulah, pada masa non-tahapan pemilu/pilkada ini, kami berharap masih ada yang bisa kami kolaborasikan dengan TAF ataupun LKiS," kata Marwanto.
