Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap mempertahankan program penguatan demokrasi inklusif kerja sama dengan LKiS meskipun ada efisiensi anggaran dari Rp2,5 miliar menjadi Rp1,2 miliar.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Rabu, mengatakan imbas dari penerapan efisiensi yang diterapkan pemerintah, Bawaslu Kulon Progo terkena pemangkasan anggaran hingga 50 persen lebih dari pagu awal yang diterima.
"Namun, kami tetap berinovasi. Salah satu program yang rencananya akan tetap dijalankan di masa efisiensi ini adalah penguatan demokrasi inklusif yang telah dikerjasamakan dengan LKiS," kata Marwanto.
Ia mengatakan kerja sama program dengan LKiS itu akan berakhir pada Juni 2025, namun berpotensi untuk lanjut.
Karena alasan efisiensi, skema kegiatan akan disesuaikan, misalnya pertemuan-pertemuan akan lebih banyak menggunakan sarana teknologi.
"Karena memang untuk tahun ini di Bawaslu Kulon Progo sama sekali tidak ada anggaran untuk konsumsi,” katanya.
Namun, ia optimistis eksistensi sebagai lembaga pengawas masih akan terjaga meski yang tersisa notabene hanya anggaran belanja pegawai, dan sangat minim untuk anggaran operasional.
"Kami dituntut untuk kreatif dengan anggaran yang ada. Dituntut untuk menelorkan program-program inovatif, yang, katakanlah, nir anggaran. Dan itu terus kita godok.” katanya.
Selain melanjutkan program dengan LKiS, menurut Marwanto, lembaganya akan mencoba berkomunikasi dengan instansi atau lembaga lain, baik yang selama ini telah melakukan MoU dengan Bawaslu Kulon Progo maupun yang belum.
Terakhir, karena untuk anggaran listrik dan internet masih ada, meski juga berkurang, pihaknya akan memaksimalkan publikasi informasi.
"Hasil-hasil pengawasan, baik untuk pengawasan Pemilu 2024 maupun pengawasan Pilkada 2024 akan coba kita maksimalkan agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat," kata Marwanto.
