Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa Dana Desa yang digelontorkan pemerintah untuk kelurahan atau desa daerah ini pada 2025 akan difokuskan untuk program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Dana Desa kini difokuskan untuk program ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DPMK) Bantul Sri Nuryanti di Bantul, Rabu.
Menurut dia, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 3 Tahun 2025, yang mana mewajibkan 20 persen anggaran dialokasikan untuk program ketahanan pangan di kelurahan tersebut.
"Namun, pencairannya masih tertunda karena adanya ketentuan baru yang mengharuskan pengelolaan program Ketapang atau ketahanan pangan lewat BUMDes," katanya.
Dia menjelaskan, pencairan Dana Desa untuk kelurahan kelurahan masih dalam proses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DIY.
Sementara itu, kata dia, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan pada Januari - Februari sudah dicairkan lebih dulu.
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini posisi 71 dari 75 desa se Bantul sudah berada di KPPN dan masih dalam proses sinkronisasi tagging. Dari jumlah tersebut, pencairan dibagi dalam tiga gelombang, gelombang pertama untuk 26 desa, gelombang kedua untuk 28 desa, dan gelombang ketiga 17 desa.
Dia mengatakan, masih ada empat kelurahan di Bantul yang belum masuk dalam daftar pencairan, yakni Kelurahan Bangunharjo Sewon, Kelurahan Dlingo Dlingo, Kelurahan Sidomulyo Bambanglipuro, dan Kelurahan Wijirejo Pandak.
"Mudah mudahan dalam waktu dekat ini proses sinkronisasi selesai, sehingga pencairan dapat segera dilakukan," katanya.
