Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
"Kegiatan yang dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) ini bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Ari Budi Nugroho disela kegiatan tersebut di Bantul, Kamis.
Menurut dia, penyusunan rancangan awal RPJMD Bantul Tahun 2025-2029 dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik pada 20 Februari 2025, penyusunan ini merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati.
"Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa dengan lima misi dan 20 program unggulan," katanya.
Menurut dia, RKPD Tahun 2026 yang merupakan tahap tahun pertama dalam RPJMD 2025-2029 ini mengambil tema Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan dengan lima prioritas, yang disesuaikan dengan lima misi.
Ari Budi mengatakan, Musrenbang Rancangan RKPD Tahun 2026 bertujuan untuk menghimpun tanggapan peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan penajaman prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026.
"Harapan kami, forum ini mampu memperoleh masukan yang sesuai dengan kondisi dan potensi kewilayahan Kabupaten Bantul untuk mewujudkan masyarakat Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera," katanya.
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan Bantul telah menetapkan 20 program unggulan yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. 20 program ini memiliki latar belakang masing-masing dan dipandang penting.
Beberapa program unggulan tersebut antara lain pembangunan 600 kilometer (km) jalan desa tuntas dalam lima tahun, adanya perbaikan infrastruktur ini nantinya diharapkan akan meningkatkan investasi.
"Kemudian pembebasan Pajak Bumi Bangunan Lahan Pangan Berkelanjutan untuk meminimalkan alih fungsi lahan pertanian, fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan di tingkat gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk kemandirian petani," katanya.
