Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meresmikan Lumbung Mataraman "Dewi Sri" di Kalurahan Purwosari yang bisa menjaga ketahanan pangan di wilayah ini.
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko di Kulon Progo, Rabu, mengatakan Lumbung Mataraman Dewi Sri dikelola oleh 32 kelompok wanita tani (KWT).
"Kami berharap lumbung Mataraman bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan umumnya pada Kulon Progo yang sejak tahun 2017 sampai 2024 sebanyak 32 Kelompok Wanita Tani (KWT) telah mendapatkan bantuan kegiatan lumbung Mataraman," kata Ambar dalam peresmian Lumbung Mataraman "Dewi Sri".
Ia mengatakan lumbung Mataraman merupakan upaya Pemerintah DIY dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan.
"Kita harus berterima kasih pada Pemerintah Provinsi DIY, karena sudah memperhatikan petani dengan baik. Lumbung Mataraman ini menjadi refleksi filosofi leluhur," kata Ambar.
Sebagai bentuk doa dan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa atas hasil panen yang melimpah sebelum peresmian lumbung Mataraman, terlebih dahulu diadakan wiwitan. Adat wiwitan ini terus dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat Purwosari.
Sementara itu, Lurah Purwosari Sri Murtini berharap lumbung Mataraman yang diresmikan bermanfaat bagi masyarakat Purwosari.
"Lumbung Mataraman ini panjang prosesnya. Dimulai dari 2024, di mana izin dari Gubernur DIY turun untuk kegiatan ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada kami untuk mengelola lumbung Mataraman ini," kata Sri Murtini.
Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho mengatakan semua tempat yang akan menjadi lumbung Mataraman, telah dievaluasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jika dinilai layak, maka kemudian akan diberikan anggaran sebesar Rp750 juta.
"Model pertama ini tidak semua berjalan baik, sehingga diharapkan beberapa lumbung Mataraman di Kulon Progo bisa dicermati. Banyak yang tidak konsentrasi di satu tempat sehingga hasilnya kurang optimal," kaya Aris.
Selanjutnya, lanjut dia, model kedua adalah rintisan lumbung Mataraman, di bawah binaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
"Jadi ada bantuan keuangan khusus (BKK) pertanahan dengan aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan pertanian, peternakan, perkebunan atau lainnya. Kurang lebih ada 38 kalurahan yang mendapat alokasi model kedua ini," katanya.
Model ketiga yakni adalah dengan model hasil berkelanjutan. Model ketiga ini belum banyak mendapat respon dengan hasil berkelanjutan," katanya.
"Kami berharap lumbung Mataraman di Purwosari bisa menjadi pembeda. Ada tindak lanjutnya, agar mendapatkan hasil yang optimal," katanya.