
Kegiatan belajar mengajar SMA "17" belum normal

Jogja (ANTARA Jogja) - Kegiatan belajar mengajar di SMA `17` Yogyakarta pascainsiden ancaman eksekusi pada 5 Maret lalu, belum berjalan normal karena hingga Rabu siang masih ada sejumlah laki-laki berjaga-jaga di sekitar sekolah itu.
"Puluhan laki-laki itu masih menduduki sekolah hingga hari ini. Mereka tidak melakukan kekerasan fisik, tetapi secara psikis kami sangat terganggu," kata Kepala SMA `17` Suyadi di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, pihaknya tetap berusaha untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan sebaik-baiknya, meski ada puluhan laki-laki yang menduduki sekolah ini. "Apalagi, dalam waktu dekat sudah akan digelar ujian sekolah dan ujian nasional," katanya.
Pihaknya berusaha menenangkan siswa, dan terus meningkatkan motivasi para guru. "Bagaimanapun juga kegiatan belajar mengajar harus terus berjalan," katanya.
Salah seorang siswi kelas 12 IPS, Monica mengatakan terganggu dan takut dengan keberadaan puluhan laki-laki tersebut. "Saat harus keluar sekolah, saya tidak berani sendirian, karena tidak jarang kami diganggu," katanya.
Keberadaan puluhan laki-laki itu juga mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar, salah satunya tidak adanya tambahan materi pelajaran usai jam sekolah, setelah insiden tersebut.
"Kami hanya ingin agar masalah sengketa ini bisa segera diselesaikan. Bagaimanapun juga kami harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional yang akan dilaksanakan sebentar lagi," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mengatakan insiden terkait dengan sengketa aset SMA `17` tersebut akan mempengaruhi proses belajar mengajar, dan pesiapan ujian nasional siswa.
"Secara psikologis, mereka pasti akan terpengaruh, meskipun nantinya siswa dari sekolah itu akan bergabung di sekolah lain untuk pelaksanaan ujian nasional," katanya.
Ia meyakini sengketa aset SMA `17` Yogyakarta bermula dari tidak adanya komunikasi antara pendiri Yayasan Tentara Pelajar, yayasan pendidikan yang menaungi sekolah, dengan pihak yang membeli tanah di lokasi berdirinya sekolah itu.
"Kami akan memanggil yayasan dan juga Dinas Pendidikan untuk menjernihkan masalah tersebut. Hari ini pun, kami menerima surat dari alumni SMA `17` tentang masalah itu," katanya.
Sujanarko berharap pemerintah dapat berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut, agar eksekusi gedung SMA `17` tidak dilakukan.
"Bagaimanapun juga, masalah ini apabila tidak ditangani secara serius akan mencoreng nama Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Jika bisa, wali kota turun langsung untuk menyelesaikannya," katanya.
Pewarta :
Editor:
Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
