Akses pelayanan kesehatan semakin baik

Senin, 30 April 2012 17:28 WIB

Wamenkes, Ali Ghufron Mukti (Foto Antara)

Jogja (ANTARA Jogja) - Akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu semakin membaik, yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian ibu dan bayi, kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.

"Namun demikian, masih diperlukan disparitas derajat kesehatan antarwilayah, antarkelompok masyarakat, dan antarsosial ekonomi," katanya dalam sambutan yang dibacakan Wakil Menkes Ali Gufron Mukti di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia saat membuka Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ke-5 Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI), untuk mengatasi hal itu Kementerian Kesehatan melakukan terobosan dalam bentuk reformasi pembangunan kesehatan 2010-2014.

Reformasi itu meliputi pelayanan kesehatan dasar, penyediaan distribusi frekuensi sumber daya manusia kesehatan, penyediaan distribusi mutu obat, vaksin dan alat kesehatan, pengembangan jaminan kesehatan, penanganan daerah bermasalah kesehatan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selain itu, kesehatan ibu dan anak terkait dengan status gizi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap air bersih.

Ia mengatakan, hasil riset menunjukkan ada 109 kabupaten dan 21 kota di 10 provinsi di Indonesia yang termasuk dalam kategori daerah bermasalah kesehatan.

"Saya berharap, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak ada satu pun kabupaten/kota yang masuk. Meskipun angka kematian ibu bertambah, saya kira tambahan itu tidak siginifikan," ucapnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan yang dibacakan Wagub Paku Alam IX mengatakan, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pendekatan siklus hidup menjadi penting.

Hal itu merupakan bagian dari peranan kesehatan reproduksi yang mencakup program kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual termasuk HIV dan AIDS, dan kesehatan reproduksi pada usia lanjut.

"Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan peranan seluruh pemangku kepentingan dalam program kesehatan reproduksi di Indonesia, termasuk organisasi profesi HOGSI," katanya.
(B015)