DPRD minta Pemkot Yogyakarta evaluasi Forpi

Selasa, 9 Oktober 2012 15:11 WIB

DPRD Kota Yogya (Foto Antara/Dina)

Jogja (ANTARA Jogja) - DPRD Kota Yogyakarta meminta pemerintah daerah setempat untuk melakukan evaluasi kinerja Forum Pemantau Independen karena forum tersebut memperoleh dukungan pendanaan dari APBD Kota Yogyakarta.

"Kami memang tidak dilibatkan dalam pembentukan forum ini, tetapi kami meminta keberadaan forum ini tetap dievaluasi oleh pemerintah kota," kata Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, evaluasi tersebut perlu dilakukan agar hasil kinerja Forum Pemantau Independen (Forpi) tersebut dapat diketahui secara umum, tidak seperti keberadaan forum tersebut pada masa kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.

Ia mengatakan, hasil kinerja forum yang berada langsung di bawah wali kota tidak dipaparkan secara gamblang sehingga DPRD Kota Yogyakarta juga kesulitan untuk mengukur keberhasilan kinerja forum itu.

"Padahal, anggota forum itu berasal dari berbagai elemen mulai dari LSM, tokoh masyarakat dan juga kalangan pengusaha," katanya.

Ia juga menyayangkan keputusan dari pemerintah yang langsung melantik enam anggota Forpi Kota Yogyakarta sehingga terkesan tidak transparan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta Udi Harsono, sejumlah daerah lain juga memiliki forum yang sama karena forum tersebut dibentuk untuk memantau pelaksanaan pakta integritas di tataran pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012.

"Untuk di lingkungan pemerintah kota, anggota forum dilantik dengan surat keputusan wali kota. Pada 2012, masa kerjanya dari Agustus hingga Desember dan akan diberi SK lagi untuk masa kerja 2013," katanya.

Honor anggota Forpi sebanyak Rp2 juta per bulan dan biaya operasional termasuk perjalanan dinas yang dianggarkan Rp25 juta pada 2012 semuanya ditanggung APBD Kota Yogyakarta.

"Untuk meningkatkan kapasitas, anggota Forpi juga akan melakukan studi banding ke Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar Bali pada bulan ini," katanya.

Udi mengatakan, pemerintah juga meminta laporan secara berkala dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan forum tersebut.

(E013)