Warga pesisir kecewa terhadap DPRD Kulon Progo

Kamis, 3 Januari 2013 21:44 WIB

Ilustrasi bandara (Foto arsipberita.com)

Kulon Progo (ANTARA Jogja) - Warga pesisir selatan yang tergabung dalam Paguyuban Wahana Tri Tunggal Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kecewa terhadap DPRD yang tidak peduli pada aspirasi masyarakat yang menolak rencana pembangunan bandara internasional di wilayah setempat.

Ketua Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) Purwinto di Kulon Progo, Kamis, mengatakan, sampai saat ini warga WTT yang terdiri atas petani dari empat desa calon lokasi pembangunan bandara yaitu Glagah, Palihan, Jangkaran, dan Sindutan masih tetap menolak rencana pembangunan bandara itu.

"Kami sangat kecewa terhadap DPRD yang kurang peduli. Kami berharap DPRD mendengarkan aspirasi dengan mengajak warga masyarakat duduk bersama mencari jalan keluar terbaik terkait wacana pembangunan bandara," kata Purwito.

Karena aspirasi tidak mendapat tanggapan dari DPRD, kata dia Paguyuban Wahana Tri Tunggal akan meminta pendampingan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta untuk membantu memperjuangkan nasib mereka.

Ia mengatakan anggota paguyuban akan terus memperjuangkan supaya bandara tidak dibangun di desa mereka. Sebab sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah terkait rencana tersebut. Bahkan dalam sosialisasi oleh bupati beberapa waktu lalu belum ada titik terang kepastian, seperti lokasi dan batas-batas lahan yang akan digunakan.

Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Soleh Wibowo mengatakan anggota dewan tidak tutup mata dengan adanya warga yang pro maupun kontra terkait rencana pembangunan bandara.

Hanya saja, kata dia, rencana pembangunan bandara tersebut masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi.

Selain itu, secara teknis kewenangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat merupakan kewenangan pihak eksekutif yakni pemerintah kabupaten.

Terkait warga yang menolak, menurut Sholeh, aspirasi mereka akan terus didengan dan akan diperjuangkan.

Ia meminta paguyuban melakukan komunikasi baik dengan pemerintah dan pihak pemrakarsa.

"Penentuan lokasinya kan juga belum dilaksanakan. Sehingga sambil menunggu itu kami juga memantau yang berkembang di masyarakat, ada yang menolak dan ada yang menerima. Kami merespons aspirasi mereka," kata Sholeh.

(KR-STR)