Pertanaman "jajar legowo" diyakini topang swasembada beras

Minggu, 15 Desember 2013 17:27 WIB

Ilustrasi (Foto id.wikipedia.org)

Jogja (Antara Jogja) - Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta meyakini penanaman padi dengan sistem tanam "jajar legowo" secara masif oleh petani di daerah ini mampu menopang target swasembada beras pada 2014.
"Sistem "jajar legowo" dari tahun ke tahun memberikan hasil (padi) yang melimpah sehingga kami optimistis Swasembada 2014 akan tercapai," kata Kepala Dinas Pertanian (Distan) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sasongko di Yogyakarta, Minggu.

Menurut Sasongko, pihaknya telah mensosialisasikan serta mendorong petani di DIY agar secara keseluruhan dapat menerapkan sistem tanam "jajar legowo". Hingga saat ini, kata dia, masih sekitar 50-60 persen yang menerapkan.

Dengan sistem penanaman tersebut, ia menjelaskan, akan memungkinkan penanaman padi lebih banyak. Selain itu, penyinaran cahaya matahari lebih baik sehingga gabah lebih berkualitas.

"Pemupukan hingga proses penyemprotan pestisida juga akan lebih dimudahkan karena lebih longgar," kata dia.

Menurut dia, dengan "jajar legowo" produksi padi rata-rata mengalami peningkatan signifikan dari sistem tanam sebelumnya yang dilakukan secara konvensional. Peningkatan produksi dapat mencapai 10 hingga 15 persen.

"Kalau biasanya lima ton misalnya, bisa menjadi enam ton sekali panen," katanya.

Penanaman dengan sistem tersebut juga dinilai strategis seiring dengan luas area sawah di DIY yang terus berkurang karena beralih fungsi. Setiap tahun lahan persawahan di daerah ini berkurang, kurang lebih 200 hektare.

"Kami hanya memberikan imbauan saja. Kami minta mereka (petani) memilih berbagai metode penanaman dengan bukti yang sudah ada," katanya.

Sementara itu, Sasongko juga menekankan agar saat swasembada tercapai harga padi di daerah ini tetap dapat diterapkan secara ideal. Menurut dia harga padi tidak boleh terlalu tinggi dan terlalu rendah.

"Meskipun soal harga bukan ranah kami, tapi kami harap penetapan harga kedepan agar tidak merugikan pihak petani atau konsumen," kata dia.

(KR-LQH)