Kulon Progo belum cairkan PNPM Rp29 miliar

Kulon Progo (Antara Jogja) - Bada Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum akan mencairkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan sebesar Rp29 miliar.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMPDPKB Kulon Progo Slamet Riyadi di Kulon Progo, Rabu, mengatakan berdasarkan arahan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, dana PNPM yang masuk dana bantuan sosial (bansos) tidak boleh dicairkan sebelum Pemilu 2014.

"Dana bansos akan dicairkan setelah Pemilu 2014. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan tertentu," kata Slamet.

Selain itu, lanjut Slamet, belum dicairkannya anggaran PNPM Mandiri Perdesaan ini dikarenakan adanya larangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dana ini tetap dicairkan sebelum pemilu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran.

"Kebetulan, dana PNPM belum masuk ke rekening pemerintah. Dana PNPM itu sering dengan pemkab. Dana dari pemerintah pusat sebesar Rp27,5 miliar dan pemkab sebesar Rp1,5 miliar," kata dia.

Dia mengatakan dana PNPM Mandiri Perdesaan digunakan dalam tiga kategori yakni sarana dan prasarana atau infrastruktur, simpan pinjam dan sarana pendidikan.

Penggunaan dana PNPM untuk infrastruktur, kata Slamet, digunakan untuk pembangunan jalan, saluran irigrasi, pembangunan talud dan jembatan. Anggaran untuk simpan pinjam digunakan untuk membangkitkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Sementara itu, anggaran sarana pendidikan digunakan untuk pembangunan saran pendidikan PAUD, posyandu, pemberikan gizi pada balita dan lansia, dan permainan pendukung pendidikan.

"Besaran dana PNPM yang diterima setiap kecamatan berbeda. Sembilan kecamatan sebesar Rp3 miliar, sedangkan tiga kecamatan Rp2,5 miliar," kata dia.

Sekretaris Kabupaten Kulon Progo Astungkoro awbwlumnya mengatakan segala bentuk bantuan sosial akan dicairkan setelah pemilu.

(KR-STR)