Wabup Sleman raih doktor di Malaysia

Rabu, 5 November 2014 19:56 WIB

Yuni Satia Rahayu (Foto antarayogya.com)

Sleman (Antara Jogja) - Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu meraih gelar doktor Program Doktoral Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Kemanusiaan Unversitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia.

"Desertasi bertumpu pada perjuangan `National Council of Women`s Organization` (NCWO) dan `Joint Action Group` (JAG) sebagai lembaga di luar pemerintah (NGO), dan pelopor gerakan wanita di Malaysia dalam mewujudkan perjuangan berbasis gender," kata Yuni Satia Rahayu di Sleman, Rabu.

Desertasi Wabup Yuni berjudul "Peranan NGO dalam Gerakan Wanita di Malaysia: Kerjasama NCWO dan JAG Dalam Pengubalan Akta Keganasan Wanita".

Menurut dia, kedua NGO tersebut (NCWO dan JAG) telah menunjukkan keberhasilannya dalam mendesak pemerintah Malaysia untuk menerbitkan "Akta Keganasan Rumah Tangga" (AKRT).

"Gerakan perempuan di Malaysia selama ini, masih dipandang sebagai isu bagi kaum elit. Perempuan dianggap hanya mencari-cari masalah dan menginginkan posisi yang lebih tinggi daripada kaum lelaki. Gerakan perempuan dianggap tidak sesuai bahkan melanggar adat dan kebiasaan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan NCWO merupakan NGO beraliran feminisme-liberal, sedang JAG feminis radikal yang bergerak pada perubahan budaya kesetaraan gender.

Dalam penelitian tersebut juga terungkap bahwa pemerintah global mampu memengaruhi pemerintah Kerajaan Malaysia meratifikasi Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) pada 1995.

"Kedua NGO tersebut telah mampu mendesak pemerintah Kerajaan Malaysia untuk membentuk perundang-undangan yang melindungi perempuan," katanya.

Yuni mengatakan meski gerakan perempuan di Malaysia selalu berbenturan dengan sistem sosial, politik, dan budaya, gerakan perempuan di Malaysia terus melaju dan berkembang positif, baik dari sisi internal Malaysia maupun dunia internasional.

"Dimotori oleh lembaga nonpemerintah (NGO), gerakan perempuan di Malaysia, mampu menumbangkan berbagai ketimpangan, perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan di Malaysia," katanya.

Ia mengatakan meski diakui bahwasannya keterlibatan Pemerintah Kerajaan Malaysia baru sebatas "pencitraan" bagi masyarakat dunia, kondisi tetap dianggap sebagai angin segar bagi gerakan NGO perempuan dalam menyampaikan gagasan dan usulan atas ketimpangan yang terjadi terhadap perempuan.

"Namun, gerakan kesetaraan gender di Malaysia, tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan Kerajaan Malaysia hingga melahirkan gerakan dengan ciri khas tersendiri," katanya.

Sebagai hasil kerja akademis, kata dia, desertasi tersebut untuk menguatkan rumusan masalah hubungan kekuasaan dalam gerakan sosial dan dijadikan rujukan untuk memahami hubungan negara dan gerakan perempuan.

(V001)