DPRD minta pemkab tarik buku kerja 2015

Selasa, 20 Januari 2015 18:22 WIB

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, DIY (Foto ANTARA/Sidik)

Bantul (Antara Jogja) - DPRD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat menarik Buku Kerja 2015 dari peredaran karena buku tersebut tidak mencantumkan anggota dan komposisi Fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Ada informasi dari teman di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bahwa komposisi fraksi Gerindra dan PKB tidak tercantum dalam Buku Kerja 2015, dan setelah saya terima bukunya dan cek ternyata benar," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bantul Enggar Suryo Jatmiko di Bantul, Selasa.

Oleh sebab itu, pihaknya sebagai pimpinan Fraksi Partai Gerindra meminta Pemkab Bantul menarik kembali buku yang dirilis pemkab tersebut dari peredaran, dan kemudian melakukan perbaikan, karena Buku Kerja 2015 yang mencantumkan komposisi anggota fraksi serta alamat rumah cukup penting.

Menurut dia, kesalahan cetak pada Buku Kerja 2015 tersebut, terletak pada halaman 48 hingga 50, karena hanya mencantumkan daftar nama sekaligus komposisi anggota enam fraksi, yakni Fraksi PDIP, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Fraksi Nasional Bintang Demokrat.

"Seharusnya seluruh fraksi di DPRD Bantul yang berjumlah delapan fraksi dicantumkan semua, lha ini kenapa tidak ada (Gerindra dan PKB, red.), padahal buku ini dicetak cukup banyak dan didistribusikan ke semua SKPD hingga kelurahan," katanya.

Anggota Fraksi PKB DPRD Bantul Suradal mengatakan tidak tercantumnya nama dan komposisi dua fraksi, termasuk fraksinya dalam buku itu, menunjukkan bahwa pengerjaan Buku Kerja 2015 terkesan tidak teliti.

"Yang jelas keinginan fraksi kami adalah buku ini harus ditarik dan diperbaiki, karena di dalam buku itu ada nama anggota juga nomor telepon yang sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat," katanya.

Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul Sujarwo mengakui ada kesalahan cetak pada Buku Kerja 2015 atau tidak tercantumnya dua fraksi di DPRD setempat karena mepetnya waktu pembuatan.

Menurut dia, sebenarnya proses pendataan nama-nama pejabat SKPD serta nama-nama anggota lembaga legislatif untuk bahan materi buku kerja telah dimulai pada November 2014, namun proses pencetakan buku tersebut baru dimulai pada Desember.

"Kami sengaja untuk diakhirkan (pencetakannya, red.) karena untuk berjaga-jaga siapa atau ada pejabat-pejabat yang digeser posisinya, pengadaan buku ini ada di pihak ketiga, sementara kami hanya bertugas memberikan data-data materinya," katanya.

Pihaknya belum dapat memastikan apakah akan melakukan perbaikan Buku Kerja 2015 untuk kemudian memperbaiki atau sekadar memberikan sisipan lembaran baru pada halaman yang belum dilengkapi dengan anggota dan komposisi dua fraksi DPRD itu.

"Itu karena jumlah buku yang telah didistribusikan sejak awal Januari sudah sekitar 1.000 eksemplar, juga sudah dimanfaatkan penerima sebagai buku catatan kerja, kalau anggaran pengadaannya dulu sekitar Rp100 juta," katanya.

(KR-HRI)