Yogyakarta, (Antara Jogja) - Program State Accountability Revitalization Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memberikan beasiswa kepada 12.500 pengelola keuangan negara dan aparat pengawasan internal pemerintah.
"Program itu bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola keuangan negara (PKN) dan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP)," kata penanggung jawab Program Star BPKP Sasono Adi di Yogyakarta. Rabu.
Ia mengatakan sumber daya manusia PKN dan APIP yang memadai dan kompeten diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membaiknya opini atas laporan keuangan kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah sebagai salah satu inidkator tata kelola pemerintahan yang baik.
"Program Star BPKP yang dibiayai dari dana Asian Development Bank (ADB) itu melibatkan partisipasi akademisi dari 27 perguruan tinggi negeri dan praktisi dari kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah," katanya.
Menurut dia, hal itu dimaksudkan untuk menciptakan pola hubungan sinergis antara akademisi dan praktisi, sehingga dapat membekali sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai.
"Program Star BPKP merupakan `human investment` yang cukup besar dari pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia terutama aparatur sipil negara yang bekerja sebagai PKN dan APIP sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan akuntabel," katanya.
Ia mengatakan dalam rangka menghadapi implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Star BPKP bekerja sama dengan Program Magister Akuntansi (Maksi) UGM mengadakan seminar "Tantangan Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel" di Yogyakarta, 30 Juli 2015.
Seminar menghadirkan pembicara kunci Kepala BPKP Ardan Adiperdana dan narasumber Bupati Sleman Sri Purnomo, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP Binsar H Simanjuntak.
Selain itu juga Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Dadang Kurnia dan akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Abdul Halim.
Wakil Pengelola Program Maksi UGM Rusdi Akbar mengatakan seminar itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para peserta mengenai aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa.
"Oleh karena itu, seminar tersebut mengundang para pemangku kepentingan yang berjumlah sekitar 200 orang terdiri atas pejabat pemerintah daerah di wilayah DIY dan Jateng, PKN, APIP, dosen, peneliti, mahasiswa, dan penerima beasiswa Star BPKP," katanya.***4***
(B015)
Berita Lainnya
Merosot, siswa Kurikulum Merdeka diterima SNBP
Jumat, 19 April 2024 9:59 Wib
Metode gasing menciptakan hubungan erat guru-siswa di Indonesia
Minggu, 7 April 2024 12:18 Wib
Perubahan jadwal OSN 2024 diumumkan, Genza Education beri dukungan penuh untuk siswa di seluruh Indonesia
Kamis, 4 April 2024 13:32 Wib
Pelajar miskin wajib diterima PPDB 2024
Rabu, 3 April 2024 2:07 Wib
40.164 sekolah di Indonesia miliki pelajar berkebutuhan khusus
Senin, 1 April 2024 18:56 Wib
Pelajar Sekolah Cikal rebut tiga medali emas di "Moose Game" 2024
Senin, 1 April 2024 11:29 Wib
Universitas harus memberi afirmasi siswa disabilitas di Indonesia
Sabtu, 30 Maret 2024 6:30 Wib
SNBP PTN 2024 belum afirmasi pelajar disabilitas Indonesia
Jumat, 29 Maret 2024 4:15 Wib