Jakarta (ANTARA) - Baru-baru ini, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria melontarkan gagasan yang sekilas terdengar teknokratis, tetapi sesungguhnya menyimpan implikasi besar bagi masa depan perguruan tinggi Indonesia: membuka opsi jabatan fungsional peneliti di kampus.
Gagasan ini dimaksudkan untuk memperkuat riset perguruan tinggi, sekaligus memberi ruang karier bagi para peneliti yang selama ini tak sepenuhnya tertampung dalam skema dosen. Di tengah stagnasi riset kampus dan obsesinya pada angka akreditasi, wacana ini patut dibaca sebagai sinyal perubahan arah.
Selama ini, perguruan tinggi di Indonesia lebih sering diperlakukan sebagai teaching university ketimbang universitas riset. Riset memang dilakukan, publikasi memang dikejar, tetapi kerap hanya menjadi instrumen administratif: syarat kenaikan pangkat, pemenuhan borang (daftar isian), atau formalitas hibah.
Dalam struktur seperti itu, peneliti non-dosen nyaris tak memiliki ruang hidup yang layak, mereka ada, bekerja, tetapi tak benar-benar diakui.
Ketika BRIN membuka kemungkinan lahirnya jabatan fungsional peneliti di perguruan tinggi, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya soal jenjang karier, melainkan arah epistemik kampus itu sendiri: apakah universitas sungguh-sungguh ingin menjadi pusat produksi pengetahuan, atau sekadar pabrik ijazah yang dibalut jargon riset.Kendati demikian, harapan ini tentu tidak datang tanpa tanda tanya. Apakah kebijakan tersebut akan menjadi pintu masuk bagi lahirnya ekosistem universitas riset yang otonom dan berdaya, atau justru membuka babak baru sentralisasi riset di bawah logika birokrasi negara?
Apakah peneliti kampus akan berdiri sebagai subjek akademik yang merdeka atau hanya perpanjangan tangan institusi riset negara di ruang universitas? Pada posisi inilah, gagasan BRIN tak cukup dipuji sebagai terobosan, tetapi perlu diuji secara kritis, agar janji era baru universitas riset tidak berhenti sebagai slogan, melainkan benar-benar menjelma sebagai transformasi.
